Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Kontroversi Soal Pungutan Iuran Wisuda TK Hingga SMA

17 Juni 2023   17:12 Diperbarui: 17 Juni 2023   17:21 1219
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ada berbagai macam ancaman hukuman penjaranya sesuai yang diatur dalam UU tersebut, untuk lebih jelasnya bisa dibaca UU yang penulis sampaikan sebelumnya. Intinya pungli ada ancaman pidananya yaitu hukuman penjara.

Nah, berdasarkan dengan konsitusi diatas, pihak sekolah dapat saja diadukan oleh pihak orangtua peserat didik kepada pihak yang berwenang sebagai tindakan melawan hukum karena melakukan Pungli.

Ilustrasi gambar menyoal Wisuda TK hingga SMA : Dokumen Foto via Freepik.com
Ilustrasi gambar menyoal Wisuda TK hingga SMA : Dokumen Foto via Freepik.com

Oleh karenanya, dengan melihat potensi adanya pelanggaran hukum dengan tuduhan pungli ini, maka pihak sekolah dalam hal menerapkan pungutan biaya pendidikan ini haruslah sangat hati-hati.

Diskusikan atau bicarakan terlebih dahulu dengan pihak orangtua peserta didik, jangan asal menerapkan pungutan dan jangan memaksakan pungutan.

Sebaiknya bila akan menerapkan pungutan, diadakan dahulu pertemuan atau rapat bersama, kalau misal dalam pertemuan tersebut banyak suara orangtua peserta didik yang tidak setuju dengan pungutan, ya jangan dipaksakan, namun bila mayoritas suara orangtua peserta didik menyatakan sepakat barulah bisa diterapkan.

Namun dengan catatan juga, meskipun soal pungutan mayoritas suara orangtua peserta didik setuju, jangan juga bagi mereka yang keberatan atas pungutan dipaksakan. Karena kondisi ekonomi setiap orangtua peserta didik tidaklah sama, ada yang mampu ada yang kurang mampu.

Nah, bagi yang kurang mampu inilah semestinya harus dibantu dengan bijaksana dengan solusi yang terbaik, jangan pula karena mentang-mentang sudah disepakati mayoritas suara, tapi dipaksakan, tentu saja akan membenani dan memberatkan bagi orangtua peserta didik yang kurang mampu.

Kesimpulannya, pungutan biaya pendidikan seperti di antaranya pungutan biaya wisuda, biaya perpisahan, biaya praktikum, dan biaya lainnya soal pendidikan boleh saja diterapkan.

Namun haruslah melibatkan orangtua peserta didik terkait setuju atau tidaknya, membebani atau tidaknya, termasuk keberatan atau tidaknya.

Jangan menerapkan pungutan iuran biaya pendidikan dengan sepihak apalagi memaksakan, karena hal ini adalah termasuk tindakan pidana pungutan liar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun