Kasus Brigadir J dan Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Joshua atau kasus Brigadir J ini, ternyata salah satu tersangkanya yaitu Bharada Richard Eliezer bersedia menjadi justice collaborator.

Seperti yang diketahui justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama untuk memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum, dalam rangka membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius.

Tindak pidana tertentu tersebut bisa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, dan berbagai tindak pidana terorganisir yang lainnya.

Sementara itu juga bila merunut pada maksud menimbulkan ancaman serius, maka di sinilah letak titik pentingnya perlindungan bagi justice collaborator dalam rangka melindungi tersangka yang sekaligus juga sebagai saksi dari berbagai kemungkinan buruk hingga hal yang tidak diinginkan.

Berbagai ancaman dan hal yang tidak diinginkan tersebut bisa saja seperti intimidasi misalnya, ancaman pembunuhan misalnya, dan bentuk ancaman serius lainnya yamg diperkirakan dapat membahayakan nyawa dari pihak yang bersedia menjadi justice collaborator ini.

Nah, dalam kaitannya dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Joshua ini, maka peran Bharada Eliezer sebagai justice collaborator haruslah mendapat perlindungan dan perhatian serius, ini karena Bharada Eliezer menjadi peran kunci dalam membuka tabir gelap kasus Brigadir Joshua agar kasus menjadi terang benderang.

Sehingga di sini perlu ada perlakuan khusus terhadap Bharada Eliezer karena dirinya termasuk orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana untuk membantu penegak hukum dalam mengungkapnya. 

Peran Bharada Eliezer tersebut sebgai justice collaborator ini adalah;

1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara.

2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.