* tidak menyelenggarakan pondok pesantren, sekurangnya sebagaimana ketentuan umum penyelenggaraan pesantren dalam bentuk satuan pendidikan pesantren atau pesantren sebagai satuan pendidikan;
* tidak memenuhi ketentuan persyaratan izin operasional pondok pesantren menyangkut keberadaan kyai, santri mukim, asrama atau pondok, masjid atau mushalla, serta kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan/atau
* tidak mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren (ruhul ma'had) menyangkut Jiwa NKRI dan Nasionalisme.
Nah, menurut opini penulis, ada beberapa pelanggaran yang disangkakan kepada Ponpes Shiddiqiyyah di antaranya;
1. Â Ponpes Shiddiqiyyah melanggar asas kepastian hukum.
Sedangkan Asas Kepastian Hukum itu sendiri adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Sehingga dalam hal ini, maka ada asas kepatutan tindakan Ponpes Shiddiqiyyah yang tidak kooperatif terkait keberadaan Mas Bechi sebagai tersangka kasus hukum.
2. Â Ponpes Shiddiqiyyah tidak memenuhi ketentuan persyaratan izin operasional pondok pesantren soal keberadaanya secara umum.
Pelanggaran yang disangkakan adalah menyangkut keberadaan kyai, santri mukim, termasuk soal keterbukaan lingkungan pondok.
Sehingga kalau dikaitkan dengan kasus Mas Bechi ini, ada pelanggaran hukum akibat melindungi dan menutupi keberadaan Mas Bechi di lingkungan Ponpes Shiddiqiyyah.
Di sinilah juga yang dinilai melanggar landasan kepatutan terkait asas kepastian hukum sehingga dinilai melanggar kemashlahatan.
