Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Keputusan tersebut dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, pada hari Rabu, 31 Maret 2021 secara virtual, bahwa permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dilaksanakan pada 5 Maret 2021 tersebut ditolak.
Hal ini karena masih adanya, beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, di antaranya seperti rekomendasi dari DPC dan DPD.
Di tegaskan juga oleh Yasona, terkait adanya argumen mengenai klaim terhadap AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang bertentangan dengan UU Parpol, maka dalam hal ini pihaknya menegaskan, hal tersebut bukanlah merupakan ranah Kemenkumham RI, tapi merupakan ranah pengadilan.
Klaim soal AD/ART bukan hukum administrasi, sehingga pihak Kemenkumham RI mendorong kepada kelompok Moeldoko cs untuk menggugatnya ke pengadilan.
Ya, tentunya apresiasi tinggi layak di berikan kepada Pemerintah melalui Kemenkumham RI ini, amanah menyelesaikan kisruh Partai Demokrat secara obyektif telah dibuktikan dan ditunaikan dengan baik.
Hal ini pun sekaligus menepis berbagai opini dan tudingan berbagai pihak dan khalayak publik yang meragukan obyektifitas ataupun tudingan keberpihakan pemerintah yang lebih memihak Moeldoko Cs, khususnya yang ditudingkan kepada kemenkumhan RI dalam menyelesaikan kisruh Partai Demokrat ini.
Ternyata pemerintah memang memegang teguh janjinya, tidak seperti yang ditudingkan sesuai opini liar yang bertebaran di ruang khalayak publik.
Dan tentunya dengan ditolaknya hasil KLB Deli serdang dari kelonpok Moeldoko cs ini oleh pemerintah, maka penulis yakin, dalam hal ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan juga Susilo Bambang Yudhyono (SBY) beserta seluruh kader partai Demokrat yang berada di bawah naungannya sudah bisa bernapas lega.
Apalagi pihak Kemenkumham RI juga telah jelas menegaskan, bahwa Moeldoko CS tidak dapat lagi mengajukan ulang proses pengesahan KLB Deli Serdang.
