Saya Baru Tahu, Ada Aturan "Zero Tolerance" di Jalan Raya

Suatu kali saya sedang berhenti dan memarkirkan mobil di depan salah satu toko di kota saya di Balikpapan, dan setelah selesai urusan terkait apa yang telah dibeli dan mau kembali ke mobil, eh tiba-tiba sudah ada Pak Polisi di sekitaran mobil saya.

Agak kaget juga sih, ada apa ini pikir saya, kok ada Polisi di sekitar mobil saya, tapi ya sudahlah lagian juga saya nggak ada ngerasa salah apa-apa sih.

Bahkan, parkir juga nggak ada masalah kok, nggak ada rambu dilarang parkir ataupun dilarang setop di sekitaran situ, jadi ya saya santai saja, eh ternyata baru saja saya mau buka pintu mobil tiba-tiba saya dicegat oleh Pak Polisi tersebut.

"Selamat siang Mas, boleh minta waktunya sebentar".

"Iya Pak Ada pak".

"Begini Mas, ini Masnya dilarang parkir disini, ini jalur nasional Mas, jadi sekarang ini di Balikpapan sudah mulai diterapkan yang namanya zero tolerance di jalan raya yang masuk zona jalur nasional".

"Loh apa itu Pak kok saya baru tahu ya Pak".

"Iya Mas memang baru akan diterapkan di Kota Balikpapan, ini sekarang masih tahap sosialisasi kepada masyarakat, soalnya nanti ke depan zero tolerance ini akan diberlakukan dan akan ada sanksi tilang bila melanggarnya, sekarang Masnya belum saya tilang tapi kalau ke depan Masnya melanggar ya di tilang Mas".

*****

Nah, begitulah sepintas obrolan saya kepada Pak Polisi tersebut, ternyata zero tolerance ini akan diberlakukan di kota Balikpapan dan dalam obrolan tersebut pak polisi juga menjelaskan terkait apa itu zero tolerance kepada saya.

Singkat cerita, dari penjelasan Bapak Polisi tersebut, ternyata zero tolerance itu adalah penertiban dan penegakkan aturan zona larangan parkir dan setop di sepanjang jalur yang merupakan jalur jalan nasional.

Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan roda dua serta roda empat, dan selama tahap sosialisasi ini pihak Kepolisian akan mengedukasi masyarakat soal perbedaan parkir dan berhenti (Setop) terkait zero tolerance ini sebelum nanti diterapkan mulai 1 April 2021.

Jadi dalam hal ini, kalau masyarakat hanya berhenti sejenak menurunkan penumpang misalnya, berhenti sejenak karena keperluan mendesak seperti terima telpon misalnya, dan aktivitas lainnya yang sejenis kemudian setelahnya langsung jalan lagi maka itu masih diperbolehkan karena hal tersebut tidak dikatakan sebagai parkir.

Berbeda apabila kendaraannya berhenti sejenak dalam keadaan mesin menyala dan pengemudinya turun dari kendaraan maka itu sudah dinyatakan parkir, nah yang ini bisa dikenakan sanksi tilang.

Selain itu jika kendaraannya berhenti lalu mesinnya dimatikan dan pengemudinya ada di dalam mobil, dan durasi waktu berhentinya cukup lama (ngetem) maka itu termasuk parkir, nah yang begini juga bisa dikenakan sanksi tilang.

Dalam hal ini juga, pihak Kepolisian dan pihak terkait juga akan mengedukasi terhadap pemilik bangunan dan tempat usaha yang berada di sepanjang jalan jalur nasional agar segera menyiapkan sarana parkir masing-masing, karena sesuai aturannya sarana parkir tersebut adalah tanggung jawab pemilik bangunan dan pemilik usaha.

Selain itu, masyarakat juga diedukasi kembali atau di-refresh lagi terkait apa itu pengertian rambu dilarang berhenti dan dilarang parkir agar tidak salah dalam menafsirkan.

Rambu dilarang berhenti adalah dilarang menghentikan kendaraan dalam segala situasi, termasuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang atau juga barang, sekali pun itu hanya beberapa detik saja, jadi sudah jelas kalau masyarakat tidak disiplin dengan melanggar rambu ini maka akan dikenakan sanksi tilang.

Sedangkan rambu dilarang parkir adalah pengemudi diperbolehkan berhenti untuk menurunkan ataupun menaikkan penumpang atau juga barang namun dilarang berhenti sambil menunggu atau sejenis ngetem terkait datangnya orang atau barang.

Dengan kata lain, kalau sebuah kendaraan berhenti tanpa menurunkan/menaikkan orang atau barang dalam keadaan ngetem, maka ini sudah dianggap parkir, dan apabila ada rambu dilarang parkir di situ maka dapat dikenakan sanksi tilang.

Maksud dari ngetem di sini adalah termasuk kendaraan yang berhenti menunggu beberapa waktu, meskipun kendaraannya ditunggui oleh si pengemudi atau ditinggal oleh si pengemudi, maka ini sudah dikatakan parkir, dan bila dilanggar akan dikenakan sanksi tilang.

Ya, memang agak rumit juga sih jadinya, tapi ya memang sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena memang begitulah kedepan yang berlaku di Kota Balikpapan.

Ini juga karena Kota Balikpapan menjadi pilot project penerapan zero tolerance atau tidak ada toleransi terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan jalur nasional untuk Wilayah Kalimantan Timur.

Ternyata dibeberapa kota di Indonesia, zero tolerance seperti yang akan berlaku di Kota Balikpapan ini sudah diterapkan, dan jujur saja ya saya memang baru tahu dan baru dengar tentang zero tolerance ini, jadi ya mohon dimaklumi saja.

Setidaknya ini jadi pengalaman berharga bagi saya, karena dapat informasi tentang zone tolerance ini, dan semoga juga dari pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Demikianlah kiranya artikel singkat ini, salam hangat dan salam sehat.

Sigit Eka Pribadi.