Walaupun para preman yang akan digunakan merupakan preman yang sudah dapat pembinaan, dan nantinya akan diawasi oleh TNI dan Polri, apakah ada jaminan jiwa mentalitasnya sebagai preman mampu dihindari atau dihilangkan?
Perlibatan para preman berpotensi memicu munculnya konflik horizontal, akibat adanya kelompok masyarakat tertentu yang merasa lebih kuat, sebab mendapat legitimasi dari kepolisian untuk melakukan fungsi-fungsi penegakan peraturan kepada masyarakat lainnya.
Dampak kedepannya bisa parsial, dalam jangka menengah hingga jangka panjang, akan muncul kelompok yang dapat main hakim sendiri atau vigilante group, karena merasa mendapat legitimasi dan perlindungan dari aparat negara.
Bahkan, perlibatan para preman dalam penanganan pandemi corona ini, sangatlah tidak seiring sejalan dengan program pemberantasan premanisme di negeri ini.
***
Kalaupun nantinya harus sangat terpaksa dan memutuskan untuk melibatkan para preman, maka kontrol dari pihak Kepolisian harus sangat ketat, dan ini amatlah penting, untuk menghindari potensi pelanggaran yang dilakukan para preman dalam mengawasi masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan pandemi corona.
Meskipun preman yang akan digunakan nantinya merupakan preman hasil binaan, dan akan diawasi oleh TNI dan Polri, tetap saja mentalitasnya sebagai preman tidak akan hilang, mentalitas preman itulah yang dikhawatirkan akan menyulut bentrok dengan masyarakat.
Sehingga disinilah letaknya, kalau nanti ada apa-apa terkait perlibatan para preman ini akhirnya timbul konflik dan bentrok maka pemerintah harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkannya!
Jadi, kalau melihat kerawanan dan potensi destruktif yang dapat ditimbulkan terkait akan dilibatkannya para preman dalam melakukan penegakan protokol kesehatan pandemi corona, maka agar dapatnya ekstra dipertimbangkan kembali, dan kalau bisa dibatalkan saja.
Bahkan, hanya akan menambah persepsi minor atas dipertanyakannya bagaimana efektivitas dan kemampuan alat kontrol negara yang telah ada seperti TNI, Polri, maupun Satpol PP.
Biar bagaimanapun, lebih baik pemerintah mengoptimalkan pendekatan tegas yang konsisten terkait keterlibatan TNI, Polri, maupun Satpol PP, sehingga tak perlu melibatkan preman.
***
Demikianlah kiranya artikel singkat ini penulis tuangkan, semoga berkenan dan dapat bermanfaat.
