Kenaikan iuran BPJS ditengah derita rakyat karena pandemi korona ini, jelas saja membuat rakyat teriak, karena faktanya saat pandemi korona ini memang rakyat sedang susah dan justru berharap banyak dapat bantuan dari pemerintah serta sikap bijak para punggawa pemerintah.
Langkah ini secara kontekstual tidaklah peka terhadap kondisi ekonomi rakyat yang tengah memburuk akibat pandemi korona atau dengan kata lain pemerintah malah mengabaikan kondisi ekonomi rakyat.
Seharusnya kenaikan iuran BPJS ditengah pandemi korona ini janganlah dulu diputuskan apalagi langsung diberlakukan, pemerintah semestinya tetap fokus dan konsentrasi terlebih dahulu mengatasi pandemi korona sampai tuntas.
Apalagi berkaitan dengan pandemi korona ini seringkali kebijakan dan pernyataan pemerintah yang dirilis atau dikeluarkan dan diputuskan pemerintah kerap masih inkonsisten.
Karena faktanya bisa dilihat, bahwa komunikasi publik dan kebijakan pak Jokowi dan jajaran pemerintah dalam mengatasi pandemi korona yang melanda Indonesia memang kerap kali membuat bingung rakyat.
Komunikasi publik yang di rilis oleh pemerintah sering tidak lugas dan menimbulkan diksi, sehingga menimbulkan berbagai multitafsir dan multi persepsi dikalangan rakyat.
Ketidak lugasan tersebut dapat tercermin dengan kontroversinya beberapa pernyataan dan kebijakan seperti, soal mudik dan pulang kampung ditengah pandemi, soal berdamai dengan virus korona, ataupun dengan saling bertabrakannya permenkes dan permenhub berkaitan PSBB, saling bertentangannya PSBB antara pusat dan daerah, masalah politisasi bansos dan salah sasaran pembagian bansos dan masih banyak lagi sebenarnya.
Seyogianya berkaitan juga dengan berbagai polemik yang terjadi ini, maka pemerintah tidak seharusnya berlaku seperti itu tidak lugas dalam komunikasi publik, termasuk mengambil keputusan soal kebijakan.
Oleh karenanya agar rakyat dapat menurutinya, maka komunikasi publik pemerintah itu haruslah dibangun dengan lugas, artinya jelas dan dapat di mengerti atau dipahami oleh rakyat.
Kenapa sebab harus lugas, karena rakyat ini masih banyak yang awam, sehingga diperlukan komunikasi publik pemerintah yang mudah di mengerti dan dipahami oleh rakyat.
Selain itu yang paling penting adalah komunikasi publik pemerintah itu adalah bagian dari wibawa pemerintah, sehingga kalau begini caranya bagaimana rakyat bisa menghargai pemerintah bila komunikasi publiknya terhadap rakyatnya saja tidak lugas, karena terkesan plin plan dan tak konsisten.
