Tata kelola komunikasi publik jajaran Pemerintahan Presiden RI Jokowi dalam menghadapi pandemi Covid 19 perlu dievaluasi karena memang sering bikin bingung khalayak publik.
Padahal berkaitan dengan pandemi Covid 19 ini, khalayak publik sangat membutuhkan kepastian informasi terkait keputusan ataupun kebijakan apa yang diputuskan ataupun yang diberlakukan oleh Pemerintah.
Belakangan ini, sering terjadi ketidak sinkronan antara rilis resmi ataupun pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden dengan rilis resmi ataupun pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah Menteri dan Pejabat Negara lainnya.
Khalayak publik jadi bingung yang mana sebenarnya yang diputuskan ataupun yang diberlakukan, soalnya Presiden bilangnya begini, tapi Menteri dan Pejabat Negara lainnya bilangnya begitu.
Termasuk juga apa yang telah seringkali dirilis oleh Presiden kerapkali tidak sesuai komitmen dengan apa yang diputuskan, hari ini memutuskan begini, tapi besoknya berubah lagi.
Bisa dilihat, ketika Jokowi mengeluarkan rilis Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan didampingi kebijakan Darurat Sipil, tapi keesokan harinya berubah lagi jadi Pembatasan Sosial Berskala Besar Darurat Kesehatan Masyarakat.
Bahkan dari rilis terbarunya tersebut Jokowi sama sekali tak menyinggung Darurat Sipil yang kemarin hari sempat diputuskan, sehingga jadi mudah terbaca oleh khalayak publik, ternyata soal Darurat Sipil adalah merupakan blunder Jokowi.
Yang teranyar ketika Jokowi mengeluarkan kebijakan tentang mudik, bahwa soal mudik maka Jokowi mengimbau agar masyarakat dapat menundanya terlebih dahulu.
Tapi Juru Bicara Istana Fadjroel Rachman malah menyampaikan, Presiden Jokowi membolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman asal mengkarantina diri selama 14 hari setibanya di kampung halaman.
Lalu datang pernyataan dari Mensesneg RI Pratikno yang menyangkal ucapan Fadjroel karena kurang tepat dan meluruskan kalau yang benar itu adalah Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik.
Tapi berbeda lagi dikemudian hari tetiba saja Presiden Jokowi telah memutuskan tidak akan melarang masyarakat mudik lebaran meskipun sedang di tengah pandemi Covid-19.
