Pemerintah Indonesia telah secara resmi memutuskan tidak akan memulangkan ISIS Eks-WNI kembali ke Indonesia. Bahkan Presiden RI Jokowi secara tegas menyatakan, akan melakukan tindakan cegah tangkal terhadap ISIS Eks-WNI bila mereka tetap nekad menerobos masuk kembali ke Indonesia.
Benar sekali, dalam hal ini langkah pemerintah sudah sangatlah tepat. Tanggung jawab keselamatan dan keamanan seluruh bangsa ini adalah yang paling utama.
Apalagi, hampir seluruh Warga Negara Indonesia, memberikan respons yang sangat keras, menolak para ISIS Eks-WNI ini, kembali pulang ke Indonesia. Karena bila mereka ini kembali pulang, pasti juga akan ada konflik dan ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
Ini juga bukan berarti pemerintah takut terhadap tantangan menghadapi radikalisme dan terorisme, tapi justru ini adalah menyangkut kewaspadaan dan ketahanan nasional dalam rangka memberantas radikalisme dan terorisme.
Karena ada potensi risiko yang sangat berbahaya terkait ISIS Eks-WNI ini dan sangat wajar bila suatu negara harus tegas terkait berbagai potensi risiko yang sangat berbahaya tersebut.
Pemerintah juga bukannya ambivalen atau terkesan lepas tanggung jawab dan buang badan semata soal ISIS Eks-WNI ini. Tentunya pemerintah telah memikirkan untung dan ruginya terhadap berbagai pertimbangan risiko.
Meskipun ada sorotan-sorotan terhadap Indonesia terkait HAM, yang jelas pemerintah Indonesia pastinya sudah memiliki dasar dan pondasi yang kuat untuk dapat memberikan alasan-alasan yang berdasar, bila harus dibenturkan dengan HAM.
Karena tidak akan mungkin pemerintah Indonesia sangat berani mengambil keputusan terkait ISIS Eks-WNI, tanpa adanya alasan yang berdasar.
Meskipun, terkait keputusan tersebut, masih ada sedikit pertimbangan bersyarat menyangkut anak-anak dari anggota ISIS Eks-WNI, yang masih ada peluang untuk diambil dan dipulangkan ke Indonesia.
Memang, ada beberapa pertimbangan terkait anak-anak anggota ISIS Eks-WNI, tapi kembali lagi, pemerintah mesti mempertimbangkannya lebih mendalam dan harus tetap ekstra hati-hati.
Walaupun anak-anak mereka perlu dikasihani tapi belum tentu mereka tidak membawa risiko-risiko paham ideologi ISIS di belakang waktu kemudian.
Pemerintah mesti mengalkulasi, seberapa jauh anak-anak mereka ini terpapar ideologi ISIS. Karena bila mereka sudah terpapar terlalu dalam terhadap ideologi ISIS, maka ini bisa menimbulkan risiko yang berbahaya juga di kemudian hari.
Begitu juga pada anak-anak mereka yang masih bayi ataupun balita. Secara proses tumbuh kembangnya hingga dewasa mesti dipertimbangkan dan dipantau.
Karena bisa saja setelah mereka dewasa, ada potensi dendam mental dan kejiwaan dari masa lalu mereka, apalagi ketika mereka mengetahui latar belakang siapa dirinya dan orangtua maupun keluarganya.
Hal inilah yang perlu digarisbawahi. Walau masih ada pertimbangan dari sisi kemanusiaan ataupun HAM pada anak turunan mereka, tapi jangan sampai pemerintah Indonesia lalai sedikitpun bila terkait ideologi ISIS.
Meski mereka masih anak-anak dan sangat perlu dikasihani, akan tetapi perlu dipikirkan juga, tentang bagaimana ke depannya risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dari mereka ini dalam proses tumbuh kembangnya hingga dewasa.
Oleh karenanya, bila memang pemerintah Indonesia akan mengambil anak-anak para ISIS Eks-WNI itu untuk dibawa pulang ke Tanah Air, maka pemerintah harus bisa memberikan jaminan yang pasti.
Jangan sampai anak-anak tersebut malah jadi momok dan bumerang di hari kemudian, sehingga anak-anak ini justru jadi embrio ataupun janin baru sebagai generasi penerus ideologi ISIS orangtuanya.
Ataupun menjadi penebar teror baru dan ideologi baru yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan membahayakan negara dan bangsa ini.
Jadi, inilah yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia, karena biar bagaimanapun mereka ini adalah anak-anak turunan dari Eks-ISIS, kelompok teroris dunia, musuh bersama dunia yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Maka dari itu, bila memang pemerintah Indonesia mengambil pulang anak-anak ISIS Eks-WNI ini, program deradikalisasi pemerintah harus bisa secara ketat menjamin dan memastikan, bahwa mereka tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Pastinya seluruh bangsa ini sangat bersyukur ketika pemerintah tegas memutuskan tidak memulangkan mereka.
Namun, pemerintah tetap harus ekstra hati-hati dan waspada terkait anak turunan mereka jika memang akan diambil pulang ke Tanah Air. Jangan sampai lalai atau lengah sedikitpun dalam menderadikalisasi mereka.
Ketenangan, keselamatan, dan keamanan negara adalah yang paling utama demi tegak dan utuhnya NKRI yang kita cintai bersama ini.
Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H