Berbagai keputusan, kebijakan dan produk hukum, maupun produk Undang-undang yang telah dan akan dijalankan masih menjadi polemik dan mendapatkan pertentangan hebat pada sebagian besar rakyat.
Seperti pada produk hukum, padahal produk hukum maupun seperangkat undang-undang itu diproduksi adalah untuk mengatur ruang gerak batasan batasan kekuasaan.
Hukum dan kekuasaan sejatinnya akan saling melekat dan jadi satu bagian yang tak terpisahkan agar kekuasaan tidak melampaui hak dan kewenangannya. Hukum sebagai produk politik, tidak akan membuat kekuasaan melampaui produk-produk hukum. Â
Hukum dan kekuasaan seyogianya harus bertindak mengayomi rakyat dan berpihak kepada rakyat.
Seperti yang tertuang didalam pasal-pasal UUD 1945 di mana hukum juga memberikan kewenangan atributif dan kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Tapi dapat dilihat sendiri, hukum yang seharusnya juga merupakan produk politik untuk membatasi kekuasaan, justru saat ini praktiknya malah terlihat berlaku terbalik yaitu hukum jadi ditunggangi kekuasaan dan sebagai kendaraan politik untuk mencapai keuntungan dalam mendukung kepentingan politik dan parahnya lagi justru diselipkan dalam pemerintahan.
Sehingga apa yang terjadi sekarang, yah bisa dirasakan dan dilihat bersama, rakyat mulai kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah dan negara, karena kekuatan politik justru semakin mendominasi dan menggerakkan rakyat sebagai obyek kekuasaan belaka.
Dominasi kekuatan politik yang terlihat malah semakin kebablasan menunggangi hukum dan pemerintahan yang semakin menunjukan perlakuan yang di rasakan tidak adil kepada rakyat.
Kondisi ini jugalah yang membuat sebagian rakyat tidak terima sehingga rakyat  mulai kebablasan, mulai berani mengancam, niyinyir, berujar kebencian dan bahkan semakin berani menentang pemerintah dan negara untuk menuruti kehendak sebagian rakyat, bahkan rakyat semakin berani mengancam, menghina presiden dan pejabat negara lainnya yang notabene adalah sebagai simbol Negara.
Sehingga secara umumnya hingga saat ini, kondisi Negara masih sangat prihatin dengan berbagai persoalan-persoalan Ipoleksosbud Hankam didalamnya.
Dalam situasi dan kondisi Indonesia saat ini, Jika, pemerintahan Jokowi lengah menyikapinya, maka tentunya ini dapat menjadi sinyal keras bagi jalannya pemerintahan dan kekuasaannya kedepan.