Keberanian Tiongkok masuk hingga perairan laut Natuna sudah sangat jelas melanggar wilayah teritorial Zona Ekonomi Ekskusive Indonesia, dan sangat menciderai harga diri  bangsa Indonesia serta kedaulatan wilayah lautan Indonesia.
Berlatar pernyataan sepihak, dengan seenaknya Tiongkok mengklaim bahwa laut Natuna adalah bagian dari wilayahnya. Padahal sesuai hukum yang telah diputuskan dan diakui bersama oleh berbagai negara serta pihak pihak berwenang lainnya. Sudah ditegaskan bahwa Laut Natuna adalah milik Indonesia.
Dasar Tiongkok mengklaim perairan Natuna yang masuk wilayah Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus atau nine dash line yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Padahal sesuai hukum yang telah diputuskan dan diakui bersama oleh berbagai negara yang bersinggungan langsung dengan ZEE termasuk Tiongkok sendiri serta pihak pihak berwenang lainnya. Sudah ditegaskan dan diputuskan bahwa laut Natuna adalah milik Indonesia.
Keputusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Seperti yang ramai diberitakan bahwa di wilayah perairan laut Natuna tidak hanya kaya dengan komoditas ikan saja, tapi terdapat cadangan migas terbesar gas 222 triliun kaki kubik (TCF) dan 310 juta bbl minyak, dengan luas 25 x 15 km2 serta tebal batuan reservoir lebih dari 1.500 meter.
Inilah rupanya yang membuat Tiongkok tergiur untuk menguasai laut Natuna dan akhirnya dengan berbagai cara, berupaya mengklaim bahwa laut Natuna adalah wilayahnya. Tiongkok sudah tak tahu diri, dengan arogan berani bertingkah mulai menjajah laut Natuna dan menciderai harga diri bangsa Indonesia.
Mengetahui kenyataan ini Indonesia bereaksi keras, pada keterangan persnya melulaui juru bicara Presiden, Fajroel Rahman, Presiden RI Jokowi bersikap tegas merespons klaim Tiongkok di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna akan dilakukan dengan diplomasi damai.
Begitu juga Menhan RI, Prabowo, meskipun menanggapi dengan cool atau santai, tapi menurut Prabowo, Kemenhan RI sedang mengusahakan semua masalah di laut Natuna bisa selesai dengan baik dan menempuh jalan diplomasi damai, pasalnya Tiongkok merupakan salah satu sahabat Indonesia.
Sementara itu apresiasi yang tinggi layak di berikan bagi TNI, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I dipimpin langsung oleh Laksdya Yudo Margono, bersama pasukannya sudah siap operasi siaga tempur.
Pasukan Koarmada 1 TNI AL dan Koopsau 1 dengan Alutsist tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU sudah digelar dalam rangka melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara.
