Hari ini adalah etrape terakhior dalam pilihan BPD Desa Karangsumber , berdasarkan edaran yang ditempel ditempat umum  dari panitia pengisian keanggotaan BPD  desa karangsumber kecamatan winong Kabupaten pati, jawa tengah Periode 2020-2026  ,didahului langkah Pendahuluan sebagai pengumuman , Panitia menempelkan  Pengumuman  keanggotaan BPD  yang akan dilaksanakan  mulai 26 februari sampai dengan 2 maret 2020 .Â
Pendaftaran Calon BPD ditutup  tanggal 2 maret  2020  jam 14.15 WIB , Berkas diserahkan sendiri Oleh Pendaftar  Kepada sekretariat di Kantor balai desa karangsumber .  Lamaran diketik  dan atau ditulis tangan  ditujukan kepada panitia Pengisian yaitu Sucipto sebagai ketua, Agus wahyudi  sekretaris nya , berkas rangkap dua. Â
Sementara ini pendaftar sudah 9 orang sedangkan Kuota 7 orang , sehingga tahapan pendaftaran dirasa cukup tinggal uji kompetensi dan saringan diselenggarakan secara fair dan terbuka . Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 telah ditetapkan bahwa jumlah anggota BPD adalah ganjil. Sebelum mengetahui tata cara pemilihan anggota BPD, Anda perlu memahami fungsi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Karangsumber .
![Poliitik Pangan ( dokpri)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/03/08/merebut-k-5e64bc63097f3628a836fe52.jpg?t=o&v=770)
Maka Panitia jangan gegabah dalam melaksanakan tugas kepanitiannya , tidak main-main berdasarkan suap dan pesanan,sebab nantinya Awal kepemilihan keterpilihan BPD ini nantinya menjadi  Peta atau maket akan kedepan  pada  pelaksanaan pemilihan kepala desa, beberapa desa yang melakukan pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat sorotan.Â
Pasalnya  disinyalir banyak desa-desa  yang tidak tertib ,  memperhatikan kuota perempuan saat pencalonan maupun penetapan calon BPD yang menajdi stake Holder .Misalnya , jika satu desa untuk BPD ada 5 orang, katakanlah  setidaknya satu adalah perempuan sebagai keterwakilannya . Meskipun untuk anggota BPD harus ada perwakilan perempuan tidak ada aturannya, tetapi hal itu sangat di anjurkan . "Namun peraturan" menteri Desa" mewanti-wanti  tentang musyawarah desa  , mewajibkan adanya perwakilan  dari Unsur perempuan. Maka di sini agar keterwakilan perempuan tidak hanya sebatas ikut Musdes, tetapi juga ikut memutuskan kebijakan desa. Maka tidak ada pilihan lain kecuali memberi porsi perempuan untuk masuk menjadi anggota BPD," jelasnya.
![makanan ( dokpri)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/03/08/smp-al-5e64bb46d541df4a7e424f72.jpg?t=o&v=770)
Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa perempuan haruslah warga desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai anggota BPD.
Calon anggota BPD harus memiliki kemampuan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan kaum hawa.
Untuk pemilihan anggota BPD perempuan biasanya dilakukan oleh warga desa perempuan yang telah mengantongi hak pilih.
calon anggota laki-laki maupun perempuan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
Bertakwa kepada Tuhan YME.
Usia minimal dua puluh tahun atau sudah pernah menikah.
Pendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat.
Bukan bagian dari perangkat pemerintah desa.
Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Wakil penduduk yang dipilih secara demokratis.
Tinggal di tempat pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945.
Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika.
Selain sejumlah persyaratan tersebut, beberapa daerah menambahkan persyaratan tambahan bagi calon anggota Badan Permusyawaratan sesuai dengan kearifan lokal.
Bahwa  , hasil pemilihan atau musyawarah akan dikirimkan ke desa untuk keterwakilan desa.
Sementara penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa akan dipilih sesuai dengan pertimbangan dan persetujuan hasil akhir musyawarah.
 Nantinyadalam pelaksanaan  semua kegiatan terpantau Transaparan  , tertib dan sesuai aturan pengangkatan  dan panitia juga harus taat dengan tatib yang mereka tentukan bersama sesuai hasil rapat mufakat. panitia juga harus  netral dan mempertanggungjawabkan semua kegiatannya pasca dilantiknya BPD nantinya . ( de Brata)