Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesenjangan Ekonomi

Pengertian pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Selain itu, pemekaran daerah juga dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah administratif baru ditingkat provinsi ataupun di kabupaten dan kota. Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan diberbagai bidang kehidupan. Pemekaran daerah menghasilkan Daerah Otonomi Baru (DOB) dimana pembentukan daerah otonomi baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah otonomi baru ini diharapkan dapat mendorong wilayah tersebut untuk mengembangkan diri berdasarkan potensi lokal yang dimiliki sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan aspek-aspek kesejahteraan lain dapat dicapai.

Kesenjangan ekonomi sendiri merupakan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok masayarakat berpenghasilan rendah. Kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dari banyaknya dampak negatif yang dihasilkan karena adanya kesenjangan ekonomi disuatu daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan perkapita yang tinggi disuatu daerah tidak dapat menjamin bahwa semua penduduk di daerah tersebut sejahtera, karena terkadang dalam pendapatan perkapita yang tinggi di suatu daerah terdapat jurang perbedaan yang dalam antara pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah masyarakat di daerah tersebut. Itu artinya, tidak semua masyarakat dapat menikmati buah pembangunan dan pendapatan/penerimaan dari daerah tersebut. Untuk itu, pemekaran wilayah dilakukan dengan harapan dan tujuan agar keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat semakin merata.

Kesenjangan ekonomi dapat dihitung dan dianalisis menggunakan Indeks Williamsom (IW). Indeks Williamson (IW) merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antarwilayah berdasarkan PDRB perkapita. Jadi, data yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks Williamsom adalah PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)  dan Jumlah Penduduk. Besaran Indeks Williamsom (IW) berkisar antara 0 sampai 1. Bila nilai Indeks Williamsom semakin mendekati 1 maka kesenjangan ekonomi antar daerah semakin tinggi dan bila nilai Indeks Williamsom semakin mendekati 0 maka kesenjangan ekonomi semakin rendah. Sebagai contoh, digunakan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Provinsi Bengkulu. Kabupaten/kota yang dianalisis merupakan daerah yang dimekarkan (Daerah Induk) dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Di Provinsi Banten, data PDRB dan Jumlah Penduduk yang diambil adalah data dari Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Dimana Kota Serang adalah Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan adalah Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kemudian data PDRB dan Jumlah Penduduk yang diambil dari Provinsi Bengkulu merupakan PDRB dan Jumlah Penduduk dari Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur. Dimana Kabupaten Mukomuko adalah Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur adalah Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu selatan.

Salah satu indikator kinerja ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, pertumbuhan PDRB/kapita selalu positif dan meningkat baik setelah pemekaran wilayah ataupun sebelum pemekaran wilayah. Ini artinya, pemekaran wilayah tidak menghambat pertumbuhan ekonomi karena setelah wilayah dimekarkan angka PDRB maupun PDRB/Kapita selalu meingkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mungkin disebabkan oleh pembangunan yang dilakukan di Daerah Otonomi Baru. DOB mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki didukung oleh ketersediaan fasilitas infrastruktur. Namun perlu dilihat pula apakah kenaikan nilai PDRB/kapita beserta tingkat pertumbuhannya dapat benar-benar menunjukkan bahwa proses pemekaran wilayah juga berdampak kepada distribusi kesejahteraannya. Jika pendapatan yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang baik tidak diikuti dengan kemerataannya, maka sebenarnya pembangunan belum dikatakan berhasil.

Kemudian berdasarkan hasil analisis dan perhitungan menggunakan Indeks Williamsom (IW), diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata IW dibeberapa kabupaten di Provinsi Banten cenderung mengalami kenaikan setelah pemekaran wilayah. Nilai rata-rata Indeks Williamsom sebelum pemekaran wilayah (tahun 2005-2006) adalah sebesar 0,060. Kemudian setelah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang dimekarkan (tahun 2010-2011) dan menghasilkan Daerah Otonomi Baru yakni Kota Serang (pemekaran dilakukan pada tahun 2007) dan Kota Tangerang Selatan (pemekaran dilakukan pada tahun 2008) nilai rata-rata Indeks Williamsom (IW) meningkat menjadi sebesar 0,198. Kemudian hasil yang sama juga diperoleh dari perhitungan Indeks Williamsom di Provinsi Bengkulu sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni rata-rata nilai Indeks Williamsom (IW) meningkat setelah pemekaran wilayah. Sebelum pemekaran wilayah (tahun 1993-2000) tingkat kesenjangan ekonomi cenderung rendah yakni rata-rata nilai Indeks Williamsom (IW) hanya sebesar 0,22. Namun setelah pemekaran wilayah (tahun 2004-2011) nilai rata-rata Indeks Williamsom (IW) cenderung meningkat menjadi sebesar 0,43.

Berdasarkan peningkatan rata-rata nilai Indeks Williamsom (IW) setelah pemekaran wilayah, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemekaran wilayah belum tercapai. Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan dan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Peningkatan nilai rata-rata Indeks Williamsom (IW) setelah pemekaran wilayah menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi justru memperdalam jurang kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi menjadi tinggi bisa jadi disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara Daerah Induk (DI) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam menggerakkan perekonomian.  Darmawan dkk (2008) menyatakan bahwa hasil evaluasi tentang dampak pemekaran wilayah tahun 2001 -- 2007 menunjukkan DI memiliki tingkat PDRB per kapita yang lebih baik dibandingkan DOB. Hal tersebut dapat terjadi karena proses pembagian wilayah mendorong Daerah Induk melepas kecamatan-kecamatan yang merupakan daerah kantong-kantong kemiskinan. Indikasi melepas beban ini didukung pula oleh fakta, tidak adanya indikator tingkat kemiskinan pada persyaratan teknis pemekaran daerah. Kemudian bisa juga karena Daerah Induk memiliki potensi sumber daya yang lebih siap, baik pemerintahan, masyarakat maupun infrastrukturnya. Hal ini juga mempercepat pembangunan di Daerah Induk setelah pemekaran, dimana mereka 'menikmati' jumlah penduduk yang lebih sedikit dengan kualitas sumberdaya ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemerataan penyebaran sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, prasarana penunjang antara Daerah Induk (DI) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar daerah-daerah tersebut berkembang dengan  seimbang sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.