Perjuangan di jalur independen memang tidak mudah. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama paham betul soal itu saat memutuskan akan maju melalui jalur independen di pilkada DKI 2017 mendatang. Jangan pernah lupa, suami dari Ibu Veronica Tan itu seorang politisi yang kenyang makan asam garam dunia politik. Setiap langkahnya adalah hasil perhitungan yang matang.
[caption caption="Persebaran booth Teman Ahok (sumber: akun twitter @temanAhok)"][/caption]Saat memutuskan akan maju independen, ia sudah berhitung bahwa itu adalah pilihan paling rasional. Lantaran tidak tergabung dalam partai politik manapun, tidak ada jaminan akan ada parpol yang mengusung Pak Basuki di pilkada nanti. Padahal, tenggat waktu pendaftaran kandidat independen sudah semakin dekat. Dengan segera memutuskan maju di jalur perseorangan, ia bisa segera mempersiapkan segala kebutuhan. Sekarang malah satu per satu partai mulai merapat. Diawali Partai Nasdem, disusul Hanura, dan bukan tidak mungkin akan diikuti partai lain. Pragmatisme adalah 'ideologi' yang diusung kebanyakan partai politik. Jadi, maklumi saja.
Mantan anggota DPR dari Partai Golkar ini pantas optimistis. Popularitasnya tiada banding saat ini. Ia juga memiliki basis pendukung sendiri, yaitu sekelompok relawan yang menamakan diri Teman Ahok. Terdiri dari mayoritas anak muda, mereka dikenal militan. Teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 700 ribu KTP, jauh melampaui syarat minimal dari KPU, walaupun akhirnya harus dianulir karena formulir dukungan belum menyertakan nama calon wakil gubernur.
Basuki sudah memilih Heru Budi Hartono, seorang PNS DKI yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagai calon wakil gubernur yang akan mendampinginya.Teman Ahok pun berjuang lagi dari nol, mengumpulkan KTP plus formulir dukungan satu per satu untuk pasangan BAsuki - heRU (BARU).
Seperti saya sampaikan di awal, berjuang di jalur perseorangan tidak akan mudah. Belum apa-apa, Teman Ahok sudah dihantam isu tak sedap. Mereka dituding menggunakan aset Pemprov DKI sebagai kantor sekretariatnya. Belakangan terkonfirmasi bahwa bangunan dimaksud adalah sebuah rumah di Graha Pejaten IV Nomor 3. Rumah tersebut dikelola salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yaitu PD Sarana Jaya.
Aset BUMD merupakan pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Siapa saja bisa menggunakan aset tersebut, tentunya dengan mekanisme sewa menyewa. Penjelasan lengkap mengenai hal ini, dijelaskan oleh Pak Heru. Secara aturan tidak ada yang dilanggar, namun ada anggota DPRD yang bicara soal etika atau kepantasan.
Sebetulnya sih pantas-pantas saja, kecuali kalau Teman Ahok  menempati gedung atau bangunan kantor yang masih di bawah pengelolaan langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lagipula mereka kan (katanya) bayar sewa ke PD. Sarana Jaya. Bagi saya, tidak penting Teman Ahok berkantor di mana, yang lebih penting adalah dari mana uang yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sewa menyewa. Ini bukan cuma soal kantor, tapi juga puluhan booth di berbagai mall di Jakarta.
Saya tidak tahu persis berapa harga sewa booth di mall, pasti mahal ya? Di situs Teman Ahok, kita bisa melihat 'Laporan Keuangan'. Sayangnya, hanya ada laporan keuangan bulan Juni, Juli dan Agustus 2015. Pada laporan pertama (bulan Juni 2015), terdapat "Penerimaan Donasi dari Pihak Ketiga" sebesar Rp. 500 juta di kolom arus kas masuk. Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud pihak ketiga tersebut, apakah satu orang, banyak orang, perusahaan atau apa.Â
Di salah satu acara televisi yang pernah saya saksikan, seorang relawan menyatakan kalau pendapatan mereka saat ini berasal dari penjualan merchandise. Hebat juga kalau dari penjualan merchandise tersebut bisa menutup sewa tempat sekaligus menutup kebutuhan operasional lainnya.
Ada baiknya Teman Ahok meng-update dan transparan soal keuangan. Ini menyangkut kredibilitas mereka, dan yang lebih penting soal kepercayaan publik kepada Pak Basuki.Â