Maukah Birokrat Diajak Buka-Bukan sama Jokowi?

Berita Joko Widodo seolah tidak ada habisnya. Sampai-sampai ada sebuah portal berita yang masih terus menghitung hari kerja Jokowi, yang kini sudah mencapai hari ke-150. Kali ini, Sang Gubernur kembali menghadirkan berita heboh. Mantan walikota Solo ini membuktikan janjinya untuk menjalankan asas transparansi dalam periode kepemimpinannya.

Kamis (14/3), Jokowi menunjukkan poster Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013. Poster ini akan dipajang di ruang-ruang publik, khususnya di kantor Kecamatan dan Kelurahan. Masyarakat bisa melihat dihabiskan untuk apa saja anggaran yang mencapai 49 triliun rupiah. [caption id="attachment_242476" align="alignleft" width="150" caption="Jokowi memamerkan poster APBD di Balaikota"][/caption]

“Ini supaya masyarakat tahu apa yang mau kita lakukan tahun ini, sudah sangat gamblang dan terbuka. Masyarakat bisa ikut kontrol, awasi, juga bisa mengerti mau dibawa kemana daerahnya” begitu kata Pak Gubernur.

Sebagaimana kita ketahui, selain melalui poster yang baru dikeluarkan itu, sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah membuka luas-luas akses publik untuk melihat komponen APBD melalui situs jakarta.go.id

Sebetulnya, bukan baru kali ini saja website resmi Pemprov DKI Jakarta itu merilis APBD. Mungkin gaungnya menjadi lebih terasa di media massa karena efek Jokowi. Tapi, harus kita akui bahwa semangat transparansi yang diusung oleh Gubernur Jakarta saat ini memang tidak sekadar basa-basi.

Apresiasi layak diberikan kepada Jokowi lantaran kebijakan yang ia ambil bukan cuma populis tapi juga cerdas. Mengapa? Ada beberapa alasan yang bisa dikedepankan.

Pertama, Jokowi sadar betul bahwa ia hanyalah menjalankan mandat dari rakyat. Kedaulatan sesungguhnya ada di tangan rakyat. Maka sudah sepatutnya rakyat mengetahui dikemanakan uang yang mereka setorkan (di antaranya melalui pajak dan retribusi daerah). Apalagi di era pemilihan langsung seperti sekarang, legitimasi seorang pemimpin akan semakin menguat apabila mendapatkan kepercayan (trust) dari masyarakatnya. Secara otomatis, posisi tawar gubernur pun akan semakin besar ketika berhadapan dengan legislatif (baca: DPRD).

Kedua, dengan melibatkan kontrol masyarakat maka Jokowi meringankan beban pekerjaannya. Kita sudah mahfum bahwa kongkalikong sudah menjadi sesuatu yang lumrah di negeri ini. Penyimpangan terjadi di sana-sini. Amat sulit mengawasi birokrasi Jakarta yang sedemikian besar dan sistem yang berjalan selama ini. Mengandalkan instansi pengawas ataupun institusi hukum juga tidak memberi harapan. Jadi, biar masyarakat saja yang langsung melihat, mengontrol, mengawasi. Ketika ada penyimpangan, masyarakat yang akan bertindak.

Kembali ke kebijakan buka-bukaan ala Jokowi, sejauhmana akan efektif berjalan? Sebagaimana judul tulisan ini, maukah birokrat diajak buka-bukaan sama Jokowi? Anda tentu tahu jawabannya.

So, sukses atau tidaknya gebrakan ini akan bergantung pada seberapa besar masyarakat mau terlibat dalam mekanisme ‘pengawasan’ yang sudah dibuka kesempatannya oleh Gubernur. Mari kita bangun rasa memiliki (sense of belonging) terhadap kota kita tercinta.