Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus netral dalam pilkada. Meski begitu, bukan berarti mereka kehilangan hak suara. PNS sebagaimana warga negara lainnya juga punya hak untuk memilih dalam pemilihan umum (pileg, pilpres dan pilkada). Menarik untuk diketahui ke arah mana dukungan PNS Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan Sylviana Murni diyakini bisa memecah suara para birokrat.
Majunya pasangan gubernur dan wakil gubernur petahana tidak serta merta membuat suara PNS DKI terkonsentrasi ke pasangan ini. Bagi pejabat yang kehilangan jabatan, demosi, atau mengalami hal tidak menyenangkan lain wajar kalau tidak akan memilih petahana. Sebaliknya, pegawai yang mendapatkan promosi jabatan mungkin akan mengonversi loyalitasnya dalam bentuk dukungan secara politis di bilik suara nanti. Lalu, bagaimana dengan pegawai lain yang tidak pernah berhubungan secara langsung dengan gubernur?
Boleh jadi mereka sedang galau. Di satu sisi, sifat temperamen Basuki dan kebiasaannya menuding bawahan yang salah tentu menyebalkan. Tetapi, di sisi lain Basuki juga berjasa besar dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai DKI. Bayangkan saja, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) staf golongan 3 yang semula sekitar Rp.3,9 juta per bulan melonjak hingga hampir 4 sampai 5 kali lipat. Itu baru staf, kenaikan yang dialami pejabat eselon 4 hingga eselon 1 angkanya lebih fantastis. Tidak ada lagi honor-honor tidak jelas yang diterima PNS DKI, semua diganti dengan TKD yang jelas halal danthayib.
Tidak melulu soal duit, ada pertimbangan lain yang mungkin juga mendasari pilihan sebagian PNS DKI tetap mendukung petahana. Basuki terbilang berhasil dalam urusan mereformasi birokrasi, membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel walau belum sempurna. Beberapa terobosan yang dilakukan misalnya penggunaan e-budgeting, e-katalog, dan seleksi terbuka jabatan. Ia juga berani pasang badan ‘menghadapi’ DPRD dalam penyusunan APBD.
Selama ini birokrat sering kali tidak berdaya ketika pembahasan anggaran manakala ada kegiatan siluman titipan anggota dewan yang konon merupakan pokok pikiran dari hasil reses mereka. Baru saat kepemimpinan Basuki saja eksekutif berani melawan sehingga anggaran-anggaran siluman terbuka ke publik.
Kehadiran Sylviana Murni yang notabene merupakan birokrat senior Pemprov DKI Jakarta sebagai calon wakil gubernur bisa memecah suara para birokrat. Mpok Sylvi berpeluang mendulang suara PNS yang pernah menjadi anak buahnya baik saat menjabat Wali Kota Jakarta Pusat maupun Dinas Pendidikan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
PNS yang beragama islam dan tidak ingin dipimpin oleh gubernur non-muslim juga kemungkinan akan mendukung AHY-Sylvi. Belum lagi birokrat yang merupakan BSH alias ‘barisan sakit hati’, sudah bisa dipastikan tak sudi mendukung Basuki. Menyoal TKD besar yang diberikan Basuki, para pendukung Sylvi boleh berharap kebijakan ini tidak diubah mengingat Mpok Sylvi sendiri pasti berempati pada mantan rekan sejawatnya. Hal serupa tidak bisa diharapkan dari pasangan Anies dan Sandi.
Dengan jumlah PNS mencapai 73 ribu orang, jika masing-masing bisa turut memengaruhi pilihan politik anggota keluarganya, dukungan dari mereka cukup penting bagi kandidat yang bersaing. Tidak masalah siapapun yang ingin didukung dan dipilih oleh masing-masing birokrat selama mereka tetap bekerja profesional. Mau mendukung Basuki-Djarot, AHY-Sylvi, ataupun Anies-Sandiaga, yang terpenting adalah tetap bekerja sebaik-baiknya.