Dalam satu kesempatan pidato politiknya, Agus Harimurti Yudhoyono mengobral janji bagi-bagi duit kalau ia terpilih sebagai gubernur Jakarta 2017-2022. Putra sulung mantan presiden SBY ini bahkan berani menyebut nominal secara detail untuk beberapa programnya. Sebagai bahan kampanye, janji ini jelas menggoda calon pemilih untuk memberikan suaranya pada pasangan Agus-Sylvi. Padahal, program yang ditawarkan ini lebih banyak mudharat-nya.
“Ada yang kritik saya, bahwa program BLS (Bantuan Langsung Sementara) ini merupakan program bagi-bagi uang, charity dan tidak mendidik karena hanya diberikan ikan bukan diberikan kailnya. Setuju dengan itu? Tidak. Yang jelas, saya dan Bu Sylvi tidak setuju dengan pendapat itu,” kata Agus saat berpidato di hadapan pendukungnya di Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU), Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Minggu (13/11/2016).
Dari pernyataan itu, Agus menyadari bahwa program yang ia tawarkan rentan kritik. Namun, ia tetap berkeyakinan dengan program yang ia usung. Salah satunya adalah dana bergulir kepada pelaku usaha sebesar Rp.50 juta per satu unit usaha. “Kami alokasikan Rp 1 triliun untuk tahap awal dana bergulir,” kata Agus. Alokasi sebesar itu akan cukup untuk menggerakkan 20 ribu unit usaha baru.
Besarnya angka pengangguran di Jakarta menjadi titik tolak program yang ia tawarkan. Dengan asumsi satu unit usaha mempekerjakan 10-20 orang, maka akan terbuka lapangan pekerjaan baru untuk 100 hingga 200 ribu orang. “Ini bukan bagi-bagi uang. Tujuan kami jelas, yakni untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata dia.
Sayangnya, Agus tidak menjelaskan detail bagaimana mekanisme pemberian dana bergulir. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan uang yang digunakan dalam program ini betul-betul bergulir. Sebetulnya, uang Rp. 1 triliun yang dialokasikan itu hanya sekali saja dikeluarkan. Di tahun-tahun berikutnya, dana bergulir berasal dari pengembalian modal oleh mitra usaha.
Pada tahap ini yang sering jadi masalah. Asal tahu saja, dana bergulir yang ditawarkan Agus ini bukan barang baru. Pemprov DKI Jakarta menginisiasinya kurang lebih 15 tahun yang lalu dengan pilot projectdi 25 kelurahan. Baru pada tahun 2002 dibakukan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1561 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
PPMK saat itu terdiri dari bina fisik, bina sosial dan bina ekonomi atau yang biasa disebut Tribina. Dana bergulir adalah program pada kategori bina ekonomi. Sekian tahun berjalan, program ini menyisakan masalah. Alih-alih bergulir, dananya malah macet karena banyak yang tidak balik. Bahkan, menurut berita di Pos Kota tunggakan secara kumulatif dana bergulir di Jakarta mencapai Rp. 1,5 triliun. Fantastis!
Dewan Kelurahan -saat ini sudah berganti nama jadi LMK- sebagai pengelola PPMK bina ekonomi kerap dituding tidak becus mengurus dana bergulir. Aroma korupsi, kolusi dan nepotisme merebak dari program ini. Menyadari ada yang tidak beres, Pemprov DKI Jakarta kemudian mengalihkan pengelolaan dana bergulir ini dari Dewan Kelurahan kepada Koperasi Jasa Keuangan-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) pada tahun 2010.
Pengalihan ini tidak serta merta memotong habis ulah nakal dari oknum yang mencoba mencari keuntungan sendiri. Mengutip dari beritajakarta, hasil penelusuruan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta mendapati potensi kerugian mencapai Rp. 66 miliar lebih. Harapan menjadikan program dana bergulir ini sukses seperti Grameen Bank ala Muhammad Yunus masih jauh panggang dari api.
Selain dana bergulir, Agus juga menjanjikan Bantuan Langsung Sementara (BLS) dengan estimasi total sekitar Rp. 650 miliar per tahun. “Saya ulangi, besar BLS per keluarga miskin adalah Rp 5 juta per tahun, atau lebih dari Rp 400 ribu rupiah per bulan,” kata Agus disambut sorak-sorai. Dia menyebut ada 384 ribu warga miskin atau 128 ribu keluarga miskin di Ibu Kota yang akan menjadi sasaran program BLS ini. Saya gagal paham apa yang menjadi asbabun nuzul rencana kebijakan dari purnawirawan muda satu ini.
Satu lagi angin surga yang dihembuskan Agus adalah alokasi anggaran pemberdayaan komunitas sebesar Rp.1 miliar untuk 1 RW (Rukun Warga). “Saya ulangi, Rp 1 miliar per RW per tahun. Berapa besarnya? (dijawab audiens Rp 1 miliar) Berapa? (dijawab audiens Rp 1 miliar)” kata Agus bepidato dengan gaya interaktif dengan massa pendukungnya.