Rezim Ahok, Eranya Para Mantan Camat Berjaya

[caption caption="Jupan Royter sedang memimpin apel saat masih menjabat Wakasatpol PP"]
[/caption]Rabu (24//02/2016) siang ini, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kembali akan melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lagi-lagi, beberapa pejabat yang pernah menduduki posisi camat akan mendapat promosi jabatan. Mengapa Ahok senang sekali dengan eks camat? 

Seperti dilansir Kompas.com, salah satu yang akan dilantik adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kukuh Hadi Santoso –yang dilantik pada saat Joko Widodo masih menjabat—akan digantikan oleh Jupan Royter Tampubolon, saat ini merupakan Wakil Kasatpol PP. Menurut gubernur, Kukuh dicopot karena akan memasuki masa pensiun. Meski begitu, banyak pihak menghubungkannya dengan rencana penertiban Kalijodo dalam waktu dekat.

Selain Jupan, beberapa pejabat eselon II juga akan dilantik seperti Yani Wahyu (menjadi Wakil Kasatpol PP), Hendra Hidayat (menjadi Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual), dan Endi Aldi (menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata). Selebihnya Ahok akan melantik pejabat eselon III dan IV.

Mutasi, promosi, dan demosi jabatan kali ini adalah yang kesekian kalinya sejak kepemimpinan Ahok. Saya sendiri malas menelusuri berita untuk menghitung jumlahnya. Pokoknya banyak deh. Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah banyaknya mantan camat yang menduduki posisi strategis (eselon II) di Pemprov DKI Jakarta saat ini.

Jupan Royter yang akan dilantik menjadi Kasatpol PP sebelumnya pernah menjadi Camat Kelapa Gading. Sedangkan Yani Wahyu Purwoko yang bergeser dari Wakil Kadis Perhubungan menjadi Wakil Kasatpol PP adalah eks Camat Penjaringan. Cepat sekali pergerakan pejabat yang satu ini, padahal sekitar setahun lalu posisinya sempat di ujung tanduk karena dikabarkan menodongkan airsoft gun kepada warga. Sementara itu, Hendra Hidayat dulu pernah menjadi Camat Kebon Jeruk walaupun kemudian sempat mutasi karena hasil seleksi jabatan camat dan lurah pada tahun 2014 adalah "Belum Memenuhi Syarat".

Selain nama-nama yang akan dilantik hari ini, rekan sejawat mereka sudah lebih dulu melenggang. Beberapa di antaranya yang saya ingat adalah Bayu Meghantara (Kepala Biro Tata Pemerintahan), Isnawa Adji (Kepala Dinas Kebersihan), Teguh Hendrawan (Kepala Dinas Tata Air), Andri Yansyah (Kepala Dinas Perhubungan), Deny Wahyu (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Edy Junaidi (Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Rustam Effendi (Wali Kota Jakarta Utara). Beberapa pejabat senior seperti Bambang Musyawardana (Wali Kota Jakarta Timur) dan Anas Effendi (Wali Kota Jakarta Barat) juga pernah menduduki kursi camat.

Secara struktural, camat adalah pejabat eselon III. Jadi sebetulnya sah-sah saja kalau mereka langsung naik satu tingkat lebih tinggi ke eselon II. Walaupun di masa lalu biasanya seorang camat harus melalui jalan berliku dulu, misalkan mutasi jadi eselon III di SKPD tingkat provinsi atau menjadi Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten. Kini, Ahok memangkas rute karier seperti itu. Pertanyaannya mengapa Ahok suka sekali dengan camat? Selain camat, masih sangat banyak pejabat eselon III –khususnya di instansi teknis/sektoral—yang juga antri menunggu kesempatan promosi.

Sebelum saya meninggalkan kantor sekitar 18 bulan lalu untuk tugas belajar di UI, saya termasuk salah satu staf yang menangani urusan perangkat kewilayahan (camat dan lurah). Jadi saya cukup tahu betul nama-nama yang sudah disebutkan di atas. Beberapa di antaranya memang menonjol. Sebut saja Pak Edy Junaidi. Pria bertitel Doktor ini merupakan camat terbaik tahun 2010 saat memimpin wilayah Kepulauan Seribu Utara. Itu adalah pencapaian sensasional, karena biasanya camat dari Pulau Seribu selalu menempati posisi terbawah atau kedua dari bawah. Kinerjanya saat dipromosikan sebagai Kepala BPBD pun terbilang bagus. Pak Isnawa Adji juga memiliki catatan yang cukup baik. Kalau saya tidak salah ingat, beliau merupakan juara dua evaluasi camat tahun 2012.

Namun, tidak fair jika saya mengatakan bahwa mereka adalah benar-benar kader terbaik yang ada di Pemprov DKI Jakarta lantaran saya tidak cukup tahu bagaimana kualifikasi pejabat-pejabat eselon III dari instansi teknis. Ahok sendiri terang-terangan dirinya lebih suka dengan para mantan camat. Belum lama ini, ia mengancam akan mencopot Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk digantikan oleh camat.

Sekadar analisa dari saya, mereka terpilih karena merupakan orang-orang yang terbiasa dengan pola komando. Sebagian besar eks camat di atas adalah alumni STPDN, yang terkenal disiplin dalam mendidik prajanya. Tidak heran kalau Ahok senang, karena apapun perintah dari Sang Gubernur pasti akan dijawab : “Siap Pak!”  Jawaban yang sama mungkin akan keluar untuk instruksi untuk “menghajar” rakyat marjinal

Sejatinya tidak ada masalah selama mereka bisa menunjukkan kinerja optimal. Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis Daerah di Jakarta memang harus dipimpin oleh orang-orang terbaik. Saya hanya berharap mereka tidak sekadar menjadi bawahan yang “Yes Man” dan “Asal Bapak Senang”. Bahkan tidak perlu takut untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan pimpinan selama itu benar. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah : mereka memang ditunjuk oleh gubernur, tetapi sampai kapanpun mereka adalah pelayan rakyat, kewenangan yang melekat pada mereka adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat yang dititipkan kepada pemerintah, dan setiap rupiah yang mereka bawa pulang adalah uang rakyat.

 

Joglo, 24 Februari 2016

Shendy Adam (adamugm@gmail.com)