Pemilu Tahun 2024 di Indonesia diwarnai dengan berbagai macam polemik, salah satunya polemik mengenai politik dinasti. Hal itu bermula pada saat Gibran , sebagai anak dari Presiden Indonesia Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia geger dengan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden Indonesia, banyak yang tidak setuju terhadap pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Masyarakat menyebut bahwa Gibran melakukan dinasti politik, yang menggunakan Orangtuanya untuk memudahkan dalam menjabat sebagai calon Wakil Presiden.Padahal, sebagai Gibran, dia tidak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai anak dari Presiden Jokowi, dan kasus politik dinasti tidak hanya Gibran saja yang melakukannya.
Indonesia adalah negara yang demokrasi, semua berhak memilih maupun dipilih, permasalahan dinasti politik yang terjadi di Indonesia tidak hanya baru-baru ini saja. Padahal pemilu tahun 2004 saat itu Megawati menjabat sebagai seorang Presiden, dimana Megawati merupakan anak dari Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Tidak hanya itu saja, AHY anak dari Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada tahun 2019. Survei Charta Politika yang dilaksanakan pada tanggal 4-11 Januari 2024 menyebut bahwa sebanyak 61,3% masyarakat mengetahui tentang politik dinasti.
Tim peneliti Charta Politika menanyakan “apakah saudara cemas atau tidak cemas keberadaan politik dinasti menghambat demokrasi di Indonesia?” dari total 63,0% responden yang menyatakan tidak setuju politik dinasti ternyata hanya 46% yang mengaku cemas. Dalam permasalahan Gibran yang disebut politik dinasti memang bisa dikatakan dia melakukan politik dinasti karena posisi dia sebagai anak dari Presiden Jokowi, namun Indonesia adalah negara demokrasi. Dimana masyarakat berhak memilih siapa yang akan menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
Gibran disebut melakukan dinasti politik, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang memilih Gibran untuk maju sebagai Wakil Presiden Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan mengenai hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024 Tingkat Naisonal ,Rabu (20/3/2024) yang di umumkan oleh KPU. Bahwa, pasangan Capres-Cawapres No. Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan unggul dengan perolehan suara 96 juta suara. Maka dari itu, politik dinasti tidak menjadi suatu masalah apabila masyarakat sendiri juga banyak yang memilih Gibran sebagai Wakil Presiden Indonesia.
Dalam permasalahan dinasti politik Masyarakat hanya tahu saja tanpa bisa memahami apa dinasti politik itu sebenarnya, karena kejadian dinasti politik yang seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia tidak hanya pada pemilihan Capres dan Cawapres saja, tapi para Bupati juga sering melakukan dinasti politik, Dimana menempatkan saudaranya atau anaknya untuk menduduki jabatan tertentu, salah contoh adalah Dinasti Fuad di Bangkalan, Fuad adalah manta Bupati Bangkalan pada periode 2003, lalu turun pada periode 2013. Lalu digantikan oleh anaknya Makmum Ibnu Fuad pada periode 2013-2018.
Dinasti politik tidak selalu menjadi suatu masalah, apabila masyarakat masih mau memilih. Apabila masyarakat masih mau memilih calon yang melakukan dinasti politik, maka masyarakat sendiri yang membuat dinasti politik di Indonesia terus berlanjut. Banyak Faktor yang menyebabkan Masyarakat kurang melek terhadap politik, jangankan untuk mereka memikirkan politik, untuk memikirkan kehidupan mereka sehari-hari juga sulit, Dimana mereka kekurangan dalam faktor ekonomi yang membuat mereka kurang tercukupi kebutuhan pokok, bagaimana mereka bisa peduli terhadap permasalahan politik, sedangkan mereka sendiri juga bingung memikirkan kehidupan mereka sendiri.Awal yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, makan terpenuhi, Pendidikan tinggi dan minimnya Tingkat pengangguran, dengan begitu mereka akan bisa menilai dan sadar mengenai negara dan politik. Kita jangan hanya terpaku terhadap permasalahan dinasti politik saja, tapi yang perlu diperhatikan dalam permasalahan ini memberi wawasan terhadap Masyarakat dan menyadarkan Masyarakat untuk peduli terhadap politik yang terjadi di Indonesia.
Memang pada kenyataannya di Indonesia tidak ada satupun hal yang tidak melakukan dinasti politik, semua akan melakukan dinasti politik dan biasa berhenti serta dicegah apabila dari masyarakat itu sendiri berhenti untuk memilih calon-calon yang melakukan dinasti politik.Yang harus dilakukan adalah menyadarkan Masyarakat, agar mereka dapat melek politik. Faham akan bagaimana proses suatu politik itu berjalan. Masyarakat yang sudah melek akan politik, maka juga akan berdampak pada hasil Pemilu, Dimana Masyarakat tidak hanya asal memilih dan ikut-ikutan, Masyarakat akan benar-benar memilih sesuai dengan kebutuhan Negara.
