Lagi tentang Penyadapan: Jangan Selalu Salahkan Penyadapnya

Bagi yang suka menonton film James Bond tahu bahwa film hampir selalu diawali dengan adengan agen menerima perintah untuk melakukan suatu misi tertentu baik dalam bentuk rekaman video atau audio.  Di akhir instruksi akan ada ucapan bahwa pemerintah tidak akan mengakui ada hubungan dengan agen tersebut dan semua tindakannya akan disangkal oleh pemerintah. Kemudian kaset atau video itu akan meledak untuk menghapus jejak perintah itu sendiri.

Sadap menyadap adalah hal biasa yang dilakukan antar negara baik negara sahabat apalagi negara yang bermusuhan. Meskipun demikian kebijakan ini tentu tak akan pernah secara formal diakui sebagai garis kebijakan suatu negara. Tindakan ini dianggap sama-sama saling tahu, jangan sampai ketahuan, dan resiko ditanggung sendiri-sendiri.

Negara yang  jadi korban penyadapan, meskipun juga sebenarnya menyadap lawannya tapi belum ketahuan, akan mencoba mencari bukti tentang adanya penyadapan. Negara yang dituduh menyadap biasanya akan bersikap tidak membenarkan tapi tidak juga mengingkari. Bukti yang paling valid adalah ketika ada pengakuan dari seseorang yang pernah menyadap dan bisa memberikan detil data kapan dan waktu pembicaraaan telepon beserta dengan isinya.

Berita penyadapan presiden Indonesia hanya melampirkan bukti daftar pejabat yang disadap dengan type ponsel nya tapi tidak disertai dengan informasi detil panggilan telepon dilakukan dari nomor yang disadap dan menyertakan transkrip pembicaraanya. Dengan bukti seperti ini akan gampang dibantah oleh Australia dan bisa berkelit bahwa siapapun tahu dengan ponsel presiden. Lain halnya jika Indonesia bisa memberikan informasi yang lebih detail.

Lebih dari itu, Indonesia sebenarnya juga melakukan tindakan operasi intelijen untuk kepentingan nasional dan salah satu aktifitasnya adalah tindakan penyadapan itu. Bagaimana teknisnya tentu pemerintah yang lebih tahu.

Jadi dengan demikian, kalau Indonesia memiliki bukti cukup, maka Indonesia bisa melakukan beberapa tindakan diplomatis kepada negara penyadapnya, meskipun itu sebenarnya tindakan itu adalah tindakan basa-basi diplomatis untuk meredakan kemarahan dalam negeri dan untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya harga diri. Indonesia juga tak akan mungkin mengatakan ke Australia bahwa semua permintaan informasi mereka akan dipenuhi sehingga tak perlu disadap.  Indonesia dan Australia berteman, jika ada informasi yang akan dibutuhkan Australia, Indonesia bisa memberikan informasi selama itu tidak melanggar kepentingan nasional Indonesia. Kalau Indonesia makin sengit meminta pertanggung jawaban, bagaimana kalau Australia balik bertanya, apa Indonesia tak pernah menyadap Australia ?

Yang perlu dilakukan adalah untuk semakin memperkuat sistem keamanan data, informasi, dan komunikasi dalam negeri sendiri dengan mendayagunakan lembaga lain seperti Lembaga Sandi Negara.  Kalau sistem keamanan kita rendah dan mudah disadap ya itu kesalahan kita. Masak sih meninggalkan mobil  tak terkunci berisi kamera di pinggir jalan dan kameranya digondol maling kemudian menyalahkan malingnya. Kunci dulu dong  mobilnya..