Perseteruan Ahok dan Anggota DPRD Jakarta, Jangan Korbankan Kepentingan Rakyat

Konflik yang terjadi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinisi DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dipicu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015. Walau Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjamin layanan publik di kota ini tidak akan terganggu, rupanya masih tetap terganggu.

Perseteruan tersebut mengakibatkan pembangunan dan kepentingan rakyat Jakarta menjadi terhambat. Jakarta merupakan daerah khusus dan sebagian proyek pembangunanannya bersifat nasional serta berdampak terhadap banyak penduduk yang menghuni kota ini. Macetnya anggaran membuat program-program andalan Ahok terhambat seperti penanggulangan banjir, Kartu Jakarta Pintar, Tunjangan Kinerja Daerah, Bantuan Operasional Sekolah dan mass rapid transit, yang termasuk proyek nasional di kota Jakarta.

Sejauh ini belum ada titik temu antara Ahok dengan anggota DPRD DKI Jakarta terkait isi Rancangan Anggaran tersebut. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi waktu sampai 13 Maret 2015 untuk menyepakati Rancangan tersebut. Bila deadline itu terlewati, dengan persetujuan Kemendagri, Ahok dapat mengeluarkan peraturan Gubernur yang menyatakan bahwa pemerintah DKI akan menggunakan APBD DKI 2014. Bila hal itu terjadi, praktis tidak ada program baru di Jakarta, dan program unggulan Ahok tersebut diatas tidak bisa dijalankan tahun 2015.

Melihat fenomena perseteruan Ahok dan anggota DPRD DKI tersebut, kedua belah pihak harus mengingat bahwa mereka harus mengabdi kepada masyarakat. Mereka harus ingat bahwa dana anggaran yang mereka ributkan itu berasal dari rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program-program yang menguntungkan rakyat. Ahok dan anggota Dewan harus mau berkompromi agar rancangan anggaran tahun ini dapat disetujui dan direalisasikan.