Mohon tunggu...
shahira syifa
shahira syifa Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi

Mahasiswi Ilmu Pollitik Universitas Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Australia dan Posisi Civil Societyterhadap Konflik Palestina-Israel

13 Desember 2024   01:40 Diperbarui: 13 Desember 2024   01:40 13
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Konflik yang tak kunjung usai antara Palestina dan Israel terus mengguncang nurani masyarakat dunia, tak terkecuali di Australia. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese, Australia menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatannya terhadap konflik Palestina-Israel. Bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong, pemerintahan ini menegaskan kembali komitmen Australia terhadap solusi dua negara serta dukungan terhadap pengakuan kedaulatan Palestina. Pada Desember 2024, pemerintah Australia mengambil langkah bersejarah dengan mendukung resolusi PBB yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan bahwa keputusan ini berlandaskan komitmen terhadap hukum internasional dan upaya mencapai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, masyarakat sipil di Australia menunjukkan respons yang sangat aktif terhadap konflik ini. Dalam kasus Israel-Palestina, keberadaan civil society sebenarnya sangat penting. Konflik ini telah berlangsung sejak pasca Perang Dunia Kedua dan hingga tahun 2024 belum juga menemukan solusi. Al-Nashif (2024) menjelaskan bahwa civil society internasional berperan penting dalam mewujudkan hak dasar masyarakat Palestina. Hal serupa juga disampaikan oleh Huberman (2021), yang menyoroti perlunya civil society menjadi pelopor dalam mendorong perdamaian, sebagaimana pernah tercapai melalui Camp David Accord pada tahun 1978. Munayyer (2014) juga menegaskan pentingnya pelibatan civil society dalam upaya perdamaian.

Demonstrasi besar-besaran rutin berlangsung di berbagai kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Ribuan orang dari berbagai latar belakang ikut serta dalam aksi solidaritas yang menyerukan penghentian perang, gencatan senjata segera, dan pengakuan kemerdekaan penuh bagi Palestina. Aksi-aksi tersebut tidak hanya melibatkan diaspora Palestina, tetapi juga kelompok masyarakat umum, aktivis hak asasi manusia, serta komunitas keagamaan yang menentang segala bentuk penindasan.

Gerakan masyarakat sipil ini mencerminkan besarnya dukungan terhadap penghentian kekerasan dan keadilan bagi Palestina. Salah satu slogan utama dalam demonstrasi adalah "Stop the War," yang mencerminkan tuntutan untuk mengakhiri agresi militer dan membangun perdamaian yang berkeadilan. Demonstrasi tidak hanya berlangsung di jalan-jalan, tetapi juga di depan gedung-gedung pemerintah, termasuk parlemen, untuk menekan pemerintah Australia agar mengambil sikap yang lebih tegas.

Komunitas diaspora Palestina memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik terkait penderitaan rakyat Palestina di bawah pendudukan. Mereka secara aktif mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari seminar hingga acara budaya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat Australia. Organisasi seperti Australia Palestine Advocacy Network (APAN) dan BDS Australia juga giat mengadvokasi boikot terhadap produk Israel sebagai bentuk protes damai terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat, terutama setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan atas kejahatan perang di Palestina. Kelompok masyarakat sipil di Australia mendesak pemerintah untuk mematuhi kewajiban internasional, termasuk menghentikan semua bentuk dukungan militer dan perdagangan yang dinilai memperkuat pendudukan. Laporan dari Australia Palestine Advocacy Network (APAN) juga menegaskan pentingnya peran aktif Australia dalam menegakkan keadilan internasional.

Dinamika antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media mencerminkan bahwa konflik Palestina-Israel tidak hanya merupakan isu geopolitik global, tetapi juga mencerminkan perdebatan internal di Australia mengenai nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab global. Dengan semakin meningkatnya aksi solidaritas dari masyarakat sipil, tekanan kepada pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam mendukung keadilan bagi Palestina terus menguat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun