Kenaikan PPN 12% : Sebuah Tinjauan Kebijakan Publik yang Harus Dipikirkan Ulang

Alternatif Kebijakan: Apakah Tidak Ada Cara Lain?

Ada beberapa opsi lain yang bisa dipertimbangkan sebelum langsung menaikkan PPN. Misalnya:

• Optimalkan Pajak Penghasilan (PPh)
  Alih-alih menaikkan pajak yang bebannya dirasakan semua orang, kenapa tidak fokus pada PPh? Kita bisa mengoptimalkan pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi atau perusahaan besar yang selama ini mungkin belum maksimal kontribusinya.
• Pajak Kekayaan
  Di banyak negara, pajak kekayaan mulai jadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Indonesia bisa mempertimbangkan hal serupa. Dengan pajak ini, mereka yang memiliki kekayaan besar akan berkontribusi lebih banyak untuk negara.
• Perluas Basis Pajak
  Saat ini, jumlah wajib pajak aktif di Indonesia masih relatif kecil dibanding total penduduk. Daripada menaikkan tarif, pemerintah bisa fokus memperluas basis pajak, misalnya dengan mendorong sektor informal untuk masuk ke sistem perpajakan.

Bagaimana Melindungi yang Rentan?

Kalau pun pemerintah bersikeras menaikkan PPN, langkah mitigasi harus jelas. Beberapa langkah yang bisa diambil, misalnya:

• Pengecualian untuk Barang dan Jasa Esensial : Pastikan kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan layanan kesehatan tidak dikenakan PPN. Ini penting untuk melindungi daya beli masyarakat miskin.
• Bantuan Sosial : Gunakan sebagian dari tambahan penerimaan PPN untuk memperkuat program bantuan sosial. Dengan begitu, kelompok rentan masih mendapat “kompensasi” atas kenaikan biaya hidup.
• Subsidi Barang Strategis : Pemerintah juga bisa memberikan subsidi langsung untuk barang-barang strategis yang banyak dikonsumsi masyarakat kecil.

Dampak Jangka Panjang: Apa yang Harus Diwaspadai?

Kebijakan menaikkan PPN mungkin terlihat seperti solusi cepat, tapi dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan masalah baru. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Kalau kelompok miskin terus terbebani sementara kelompok kaya tidak terlalu terpengaruh, kesenjangan sosial bisa makin melebar.

Selain itu, ada risiko meningkatnya praktik penghindaran pajak, terutama di sektor informal. Banyak pelaku usaha kecil mungkin mencari cara untuk menghindari pajak, yang pada akhirnya justru merugikan penerimaan negara.

Kesimpulan: Kebijakan yang Perlu Dikaji Ulang

Saya melihat kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% ini bukan langkah yang bijak jika tidak diimbangi dengan mitigasi yang kuat. Pemerintah harus mengkaji ulang timing, dampak sosial, dan alternatif kebijakan lain yang mungkin lebih adil.

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan. DPR RI sebagai wakil rakyat harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada angka di atas kertas, tapi juga mempertimbangkan dampaknya pada kehidupan nyata rakyat Indonesia.

*Shafira Mediana Putri*