Dalam sejarah hukum, goresan mata pena sejarawan mencatat beragam jenis dan model hukum. Jika dikelompokkan, kemungkinan kategorisnya ada dua; hukum yang kebenarannya berasal dari wahyu ilahi dan hukum yang bertumbuh pada kebenaran akal manusia. Kategori ini juga membelah perjalanan manusia dalam dua poros sejarah, yakni sejarah tradisionalisme dan modernisme.
Jamak para ahli bersepakat, bentang tradisionalisme bermula dari ketika 'hukum sebagai kehendak Tuhan' dan berakhir ketika diawalinya sebuah sejarah baru dimana 'hukum sebagai perwujudan kehendak manusia' mulai menduduki panggung kehidupan manusia. Dan dunia hukum moderen memulai secara perlahan perannya dipentas abad. Sejarah ini bermakna, bahwa masyarakat manusia dikekinian, mewarisi dua dasar gagasan fundamental yang menyejarah dan secara mendalam mewarnai eksistensi kehidupan.
Dua warisan sejarah ini kemudian juga menjadi sumbu seteru bagi manusia dalam usahanya mendapatkan kehidupan yang dibayangkan sebagai 'yang ideal'. Tradisionalisme dan modernisme sebagai penanda-penanda utama sebuah zaman dan peradaban, dalam persinggungannya kemudian melahirkan gelombang dinamis sebagai refleksi saling koreksi dan melengkapi kuduanya.
Dalam perjalanannya, tradisionalisme nampak terseok-seok berjalan ditengah derap langkah gempita modernisme. Kehadiran modernisme sejak awal telah demikian menggoda seluruh bidang kehidupa secara pasti. Sehingga program utama setiap masyarakat dalam bernegara adalah modernisasi nilai-nilai kehidupan. Bahkan memudarnya kecenderungan ke arah tradisi dianggap 'kesuksesan'; keberhasilan program modernisasi.
Arus utama sepanjang 3 abad terakhir sejarah ummat manusia adalah modernisasi. Dinegara-negara yang disematkan padanya predikat 'negara berkembang', negara 'papan bawah': yang menderita kemiskinan akut, tingkat pendidikan warga yang berada dititik nadir, lingkungan hidup yang rusak parah dan demokrasi yang masih jalan setengah hati karena masih melekatnya hasrat otoritarianisme, modernisasi adalah mimpi paling indah, bahkan bersifat cita-cita mutlak. Sebuah gejala dimana kehadiran modernisme demikian masif merasuk kedalam sumsum kesadaran masyarkat dunia.
Demikian pula dunia hukum ummat manusia, ketika gagasan moderen mulai menemukan titik popularitasnya, terasuki hingga mengalami pula proses modernisasi. Hingga abad mutakahir, hukum manusia telah sedemikian termoderenkan. Dan terus disempurnakan untuk terus menjadi moderen.
Hukum : Dua Wajah Dikotomis
Di negeri-negeri Timur, dimana negara-negara juga telah berdiri, sebagai refleksi atas kolonialisasi yang mematikan. Negera diwujudkan sebagai suatu upaya persatuan dalam rangka nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan-tangan penjajah. Dalam kekuasaan negara-negara ini, hukum moderen beroperasi beriringan hukum tradisi. Namun hegemoni hukum moderen yang merupakan produk resmi negara, membuat hukum tradisi nampak seperti bayang-bayang yang timbul tenggelam. Bahkan sedemikian senyapnya operasional hukum tradisi, kadang-kadang kehadirannya dianggap tidak ada.
Hukum moderen menempati posisi dominan dalam kebijakan hukum negera moderen, terutama negera-negara yang memiliki basis peradaban ketimuran yang kental, dimana hukum tradisi pernah menduduki tahta dalam peradaban masyarakat, sebagai hukum yang berlaku disetiap lini kehidupan masyarakat 'masa lampau'.
Hukum yang diberlakukan oleh negara adalah hukum yang bercorak khas moderen ini, dalam prakteknya menimbulkan dikotomi secara langsung dengan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai hukum tradisi. Corak tertulis dan tidak tertulis menjadi obyek dikotomis paling nyata diantara keduanya. Kekuatan politis negara sebagai dasar keberadaan hukum moderen juga menjadi centrum paling fundamental yang mendorong dikotomis secara frontal dengan hukum-hukum masyarakat yang berkaraketer tradisi.
Implikasi paling nyata dari keberadaan hukum moderen yang dilahirkan oleh negara adalah hegemoni. Kebijakan pemerintah dibidang hukum, terutama negara-negara yang sedang mengusahakan kemajuan ekonomi, telah melumpuhkan hukum-hukum tradisi, demi mengejar kemajuan ekonomi masyarakat. Kebijakan develompentalisme yang berorientasi pada kemajuan bidang ekonomi, 'mengharuskan' negara mengeliminir peran-peran tradisional yang dapat menghalangi tujuan pembangunan ekonomi. Hukum diberfungsikan secara utuh sebagai intrumen merekayasa kehidupan sosial, demi tujuan-tujuan yang bersifat materialisme. Â Â Â
