Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Membangun Kapasitas Pemerintahan guna Kemajuan di Kota Sukabumi

Shafa Agrila Deanova

Dosen Pengampu: Risyah Aprimayanti S.I.P., M.S.I.

Mata Kuliah: Pembangunan Kapasitas Pemerintahan

Prodi: Ilmu Pemerintahan 

Kota Sukabumi, sebagai salah satu kota berkembang di Jawa Barat, menghadapi tantangan dalam membangun kapasitas pemerintahan yang efektif dan efisien.  Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alamnya, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan.  Penguatan pengawasan dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kapasitas tersebut.  Artikel ini akan membahas pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam konteks pembangunan kapasitas pemerintahan di Kota Sukabumi, serta mengkaji beberapa strategi untuk memperkuatnya.

Konsep kapasitas pemerintahan merujuk pada kemampuan suatu pemerintahan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif dan efisien.  Hal ini meliputi aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pengawasan.  Sementara itu, pengawasan merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.  Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada pihak yang berkepentingan.

Teori Good Governance, teori ini menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, responsivitas, konsensus, orientasi pada konstitusi, supremasi hukum, dan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.  Penguatan pengawasan dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mewujudkan good governance.
Teori Public Choice, teori ini menganalisis perilaku aktor-aktor dalam pemerintahan, termasuk birokrat dan politikus, dan bagaimana insentif dan mekanisme pengawasan dapat mempengaruhi perilaku mereka agar lebih bertanggung jawab.
Teori New Public Management (NPM), teori ini mendorong desentralisasi, peningkatan efisiensi, dan orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Penguatan pengawasan dan akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak menyebabkan penurunan akuntabilitas.
 

Penguatan pengawasan dan akuntabilitas di Kota Sukabumi dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:
 
Peningkatan transparansi:  Pemerintah Kota Sukabumi perlu meningkatkan akses publik terhadap informasi terkait kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program.  Hal ini dapat dilakukan melalui website resmi, papan informasi publik, dan media sosial.  Transparansi yang tinggi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Penguatan peran lembaga pengawas:  Lembaga pengawas eksternal, seperti DPRD dan aparat penegak hukum, perlu diberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasannya secara efektif.  Independensi lembaga pengawas juga perlu dijaga agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan imparsial.
Peningkatan partisipasi masyarakat:  Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.  Hal ini dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), dan mekanisme pengaduan publik.  Partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Pengembangan sistem informasi manajemen:  Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan transparan diperlukan untuk memudahkan pemantauan kinerja pemerintahan.  Sistem ini dapat digunakan untuk memantau realisasi anggaran, capaian program, dan tingkat kepuasan masyarakat.
Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN):  ASN perlu diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel.  Hal ini meliputi pelatihan di bidang manajemen, akuntansi, dan hukum.                                                                                                                                                                    Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK):  Penggunaan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Sistem e-government, misalnya, dapat digunakan untuk memudahkan akses informasi dan layanan publik.
Penegakan hukum yang konsisten:  Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hukum dalam pemerintahan sangat penting untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas.

Penguatan pengawasan dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun kapasitas pemerintahan untuk kemajuan di Kota Sukabumi.  Strategi yang telah diuraikan di atas perlu diimplementasikan secara terintegrasi dan konsisten.  Peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.  Dengan demikian, Kota Sukabumi dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh warganya.  Keberhasilan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan pemantauan yang berkelanjutan.