MENJELANG hari pemungutan suara, suap untuk membeli suara atau sering disebut dengan politik uang mulai marak. Ada yang diam-diam dan ada juga yang sangat terbuka penuh percaya diri melakukannya. Ada yang membaginya pada kelompok, ada juga yang membagikannya ke orang per orang.
Walaupun upaya untuk mencegah dan melawan politik uang ini demikian kuat dan besar tetapi ada saja upaya yang lebih baru dan lebih halus. Peristiwa kali ini terjadi di desa M, kecamatan S, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Dengan sangat rapi dan halus, politik uang berlangsung tiga hari menjelang hari pemungutan suara. Seorang warga yang mungkin dijadikan penghubung datang dari rumah ke rumah.
Rupanya warga yang datang tersebut hendak memperkenalkan seorang caleg dan memohon doa restu untuk pemungutan suara 9 April 2014 nanti. Begitu basa-basi selesai warga tersebut pamit dengan meninggalkan uang sebesar Rp 20.000,00 dan kartu nama yang berisi nama caleg, partai politik, dan no urutnya.
Ini memang menjadi agak abu-abu karena bisa dianggap tidak melakukan upaya untuk membeli suara, karena yang dilakukan hanya meninggalkan uang dan kartau nama. Tetapi sejatinya ini tetap upaya yang halus menggiring pemilih untuk memberikan suaranya pada caleg yang kartu namanya ditinggalkan.
Lebih menyedihkan lagi, hal semacam ini tidak bisa diangkat lebih jauh ke pihak-pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pelanggaran pemilu. Kenapa tidak bisa? Pertama, warga sendiri menganggap hal itu sebagai biasa. Semua caleg dan partai melakukannya juga menurut mereka. Kedua, warga tidak enak (tidak berani) jika hendak mengadukan ke pihak yang berwajib. Apalagi jika yang menjadi agen penyebar uang adalah warga setempat. Beberapa warga yang ditanya mengatakan berani saja bercerita asal dilindungi identitasnya. Masalahnya jika ini dianggap laporan maka akan ada sidang. Dan saksi atau warga yang melapor harus hadir dan bertemu dengan pihak yang diadukan. Ini yang tidak diinginkan oleh warga. []
