JUMAT 31 OKTOBER 2014 - Sekertaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, penetapan survey KHL DKI Jakarta dianggap cacat proses. Karena, dalam pelaksanaannya, dewan pengupahan DKI Jakarta tidak melibatkan unsur BPS dan akademisi sesuai dengan aturan Permenaker 13/2012, serta tidak menetapkan spesifikasi item KHL yang akan di survey yang menyebabkan kekisruhan salam penetapan KHL dan UMP DKI. “Oleh karena itu buruh menolak hasil perhitungan khl dari survey yang cacat proses tersebut, karena seharusnya jika survei dilakukan dengan benar dan pengolahan KHL juga dilakukan dengan benar dan objektif, maka KHL DKI merujuk pada survei pasar di Blok A bisa lebih dari 2.73 juta sehingga UMP DKI bisa mencapai 3 jutaan,” ujar Rusdi di Jakarta,Jumat (31/10/2014). Atas dasar itulah, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan sikap untuk meminta Survei ulang yang wajib dilakukan oleh dewan pengupahan DKI Jakarta dengan cara dan dasar pertimbangan sebagai berikut : Yang pertama, menurut Said Iqbal, harus melakukan survei ulang KHL di DKI jakarta dengan melibatkan unsur BPS dan akademisi sesuai aturan dari Permenakertrans no 13 th 2012,“dan harus disepakati terlebih dahulu jenis dan spesifikasi teknis dari item yang akan disurvey.”katanya. Berikutnya, Tambah Said, gunakan harga di pasar Blok A Jakarta Selatan, sebagai dasar panduan penetapan harga, dimana hasil survey KHL nya oleh Dewan Pengupahan DKI, “karena KHL nya saja bisa mencapai 3 jutaan.”terangnya. Terakhir, Upah minimum 3 jutaan juga didasarkan pada akan diberlakukannnya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, “dimana upah Indonesia harus setara dengan upah di Manila sebesar 3.6 jt, Bangkok 3.2 jt.”demikian Said Iqbal. LAWAN AROGANSI, BURUH DESAK SURVEI ULANG KHL Untuk diketahui, penetapan KHL DKI Jakarta pada bulan Oktober 2014 dengan nilai sebesar 2.448 Juta dilakukan secara sepihak oleh ketua Dewan Pengupahan DKI yang juga kepala Disnaker DKI Jakarta, Priyono, pada Kamis malam (30/10/2014). Terkait hal tersebut, buruhpun menganggap sikap tersebut sebagai sebuah bentuk arogansi pemerintah. Buruh pun dengan tegas, mendesak pemerintah untuk meminta dilakukannya survei ulang. Menurut salah satu anggota Dewan Pengupahan DKI dari unsur Buruh Dedi Hartono mengungkapkan, selaku Ketua Dewan pengupahan DKI, arogansi sikap yang dilakukan oleh Priyono ditunjukkan tak kala dirinya tidak mau menerima masukan dari pihak buruh terkait pembahasan KHL yang sedang dilakukan dalam sidang dewan pengupahan. “Kita sudah menyampaikan sikap kita untuk membahas kembali 8 item khl yang masih bermasalah, namun Dia (Priyono) tetap kekeuh menetapkan sepihak ketika memimpin rapat, tidak mau mendengarkan sikap dewan pengupahan unsur buruh yang menyampaikan harus adanya perbaikan 8 item KHL yang bermasalah dalam hal spesifikasi, kualitas maupun cara penghitungannya sehingga masih ada perbedaan dan minus sebesar Rp. 289.568, item perbaikan yang diminta tersebut adalah : Sewa Rumah, transportasi, kebutuhan air, daging, karbohidrat, kopi/teh, pendidikan, rekreasi.” Terang Dedi menyebutkan salah satu bentuk Kearogansian sikap Priyono. Dedi juga mengatakan, sungguh aneh, jika Pemerintah masih ngotot menghitung kebutuhan rekreasi sebulan tidak lebih dari Rp. 1.900. Untuk kebutuhan daging tidak lebih dari Rp 47.000/ bulan, kebutuhan kopi dan teh hanya Rp. 12.000/bulan . Kebutuhan pendidikan tidak lebih dari Rp 14.100/bulan, kebutuhan karbohidrat Rp. 24.300/bulan. “Selain arogan, pemerintah juga dinilai lalai dan melakukan kecurangan dengan tidak melakukan konversi hasil survey KHL sejak bulan Februari 2014, dimana ada 4 item KHL yang gramaturnya berkurang seperti : Kopi, detergen, susu, shampo dan hanya merubah konversi di 3 bulan terakhir survey saja.”cetusnya.
