Keren, 4 Satker Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Raih Predikat WBK, Satu diantaranya UPT Pemasyarakatan

Keren, 4 Satker Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Raih Predikat WBK, Satu diantaranya UPT Pemasyarakatan

Tangerang- Wujudkan Sinergi bersama, Kementerian Hukum dan HAM yang kini telah terbagi menjadi 1 (satu) Kementerian Koordinator dan 3 (tiga) Kementerian Teknis yakni, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Rudy F Sianturi, Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian, Yan Wely Wiguna dan Kepala Divisi Layanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem beserta jajaran Kemenkumham Sumut  hadiri acara Refleksi Akhir Tahun yang dilaksanakan di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia Kota Tangerang Banten, Senin(16/12).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Hukum, Nico Afinta. Beliau menyampaikan terkait rencana-rencana strategis yang akan di bangun nantinya sesuai dengan tema kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 yaitu "Membangun  Sinergi Untuk Indonesia Emas Tahun 2045: Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Sebagai Pilar Pembangunan Nasional". Beliau juga menyampaikan Thema ini sebagai arah dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 yang menandai 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut di tahun 2025 seluruh pelayanan publik di Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berbasis digital. Ia mengatakan transformasi digital ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Kementerian Hukum sudah mencanangkan sebuah transformasi. Kami bertekad di tahun 2025, seluruh layanan di Kementerian Hukum sudah berbasis digital," kata Supratman dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada momen refleksi akhir tahun 2024 ini, diberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mendukung pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik prima yang dimana terdapat 4(satker) di wilayah Kemenkumham Sumatera Utara yang meraih prestasi Predikat WBK salah satu diantaranya ialah Lapas Kelas IIB Tebingtinggi yang merupakan UPT Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi ini diberikan secara langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada gelaran Refleksi Akhir Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM.