Kesalahan KOMPAS Pemberitaan Rangkap Jabatan Tokoh PKS

[caption id="" align="aligncenter" width="614" caption="berita harian kompas yang memuat kesalahan pemeberitaan rangkap jabatan tokoh PKS sumber: islamedia.com"][/caption] Selama ini saya kagum dan bangga dengan kualitas berita-berita yang di muat dalam harian KOMPAS sebagai salah salah satu media cetak terbesar di negara ini.  Berita-beritanya sering saya gunakan sebagai rujukan karena analisis nya berkualitas. Namun, pada berita yang satu ini, agaknya penulisnya kurang teliti dalam menuliskan berita-beritanya. Pada halaman 2 harian Kompas edisi cetak 2 April 2013, ada sebuah tabel bertitel "RANGKAP JABATAN TOKOH PARPOL". Dicantumkanlah nama presiden dan sejumlah menteri beserta jabatannya di partai politik. Semua terlihat wajar, namun ada yang aneh, pada kolom PKS, tercantum tiga nama serta jabatannya: 1. Suswono, Jabatan Partai: Kader Partai. 2. Tifatul Sembiring, Jabatan Partai: Mantan Presiden Partai 3. Salim Segaf al Jufrie: Anggota Majelis Syuro. Coba perhatikan, sejak kapan kader partai dan mantan presiden partai itu jabatan partai? Logika apa yang dipakai penulis berita itu sehingga seorang kader partai dan mantan presiden yang menjabat sebagai menteri dikatakan rangkap jabatan. Selama ini yang saya tahu, para petinggi PKS saja yang berani melepaskan jabatan partai ketikan menjadi pejabat utama di pemerintahan. Ambil contoh, Tifatul Sembiring yang rela melepas jabatan presiden PKS dan Anggota DPR ketika menjadi Menkominfo. Kita lihat partai lain, seperti yang saya kutip dari berita kompasianer Muhammad Nur se, Hatta Rajasa menjadi Menko Perekonomian merangkap ketua umum PAN, Muhaimin Iskandar Menakertrans merangkap ketua umum PKB, dan Suryadharma Ali menteri agama merangkap ketua umum PPP. Petinggi PKS juga tidak segan-segan melepaskan jabatan strategis ketika dipilih menjadi presiden PKS. contoh, Anis mata yang dipilih oleh majelis syuro sebagai presiden PKS saat ini rela melepas jabatan sebagai wakil ketua DPR sekaligus mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Saya kira sikap ksatria seperti ini jarang bisa ditiru oleh orang lain.

Saya berharap harian Kompas lebih cermat dan lebih teliti lagi dalam menuliskan berita-beritanya.