Pengawasan Pelayanan Publik

Menghargai dan Menghormati Warga Negara:

• Menghargai dan menghormati hak dan martabat warga negara dalam menerima pelayanan.

Mekanisme Pengaduan:

1. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:

   • Menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait dengan pelayanan publik.

2. Pengawasan:

   • Melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Sanksi:

1. Sanksi Administratif:

   • Pemberian sanksi administratif terhadap pelaku pelayanan publik yang tidak memenuhi standar pelayanan.

2. Pertanggungjawaban Hukum:

   • Jika terdapat pelanggaran hukum, pelaku pelayanan publik dapat diproses secara hukum.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

1. Pelayanan yang Mudah Diakses:

   • Pelayanan publik harus mudah diakses oleh masyarakat tanpa hambatan yang berarti.

2. Pemberdayaan Masyarakat:

   • Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mengakses dan menilai kualitas pelayanan publik.

Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan tersebut.