KEPUTUSAN Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju kembali sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui Pilkada Serentak 2017, telah menimbulkan  banyak korban.
Korban pertama tentulah partai politik. Ahok yang mencatat prestasi yang baik sehingga disenangi warga Jakarta, sebenarnya juga disenangi partai politik untuk mencalonkannya kembali. Tetapi ketika Ahok memutuskan maju dari jalur independen dengan mengandalkan “teman Ahok’ parpol pun berang. Parpol merasa tidak selevel dengan sejumlah anak muda yang mencalonkan Ahok.
Elite parpol pun menuduh Ahok menghina parpol. Calon independen dituding sebagai deparpolisasi. Kasihan parpol sampai mengingkari dan menghina produk mereka sendiri karena calon independen merupakan alternatif yang disediakan Undang-Undang yang mana pembahasannya melibatkan kader parpol di DPR. Jadi itulah korban pertama Ahok yakni parpol.
Korban kedua adalah sejumlah bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang bermunculan hanya dengan niat menjegal Ahok. Mereka berkeliling ke mana-mana menjajakan diri agar dipinang parpol namun sepertinya belum laku-laku dijual. Hasil survei tetap menempatkan Ahok pada urutan teratas.
Para bakal calon gubernur itu sepertinya mulai kelelahan sehingga tidak terdengar lagi sepak terjang mereka. Mereka tidak lagi ke pasar, tidak lagi blusukan ke tempat kumuh. Barangkali saja sudah lelah. Kalau dulu ke Kalijodoh sebelum dibongkar, kalau dulu di Batang Luar sebelum dibongkar, mereka seolah berjanji menjadi benteng tempat-tempat  itu tidak akan dibongkar. Tetapi Ahok terus merangsek merelokasi warga setempat. Agresivitas Ahok kian menenggelamkan para bakal calon tersebut.
Korban ketiga adalah DPRD DKI Jakarta. Keputusan Ahok melakukan reklamasi Teluk Jakarta telah memakan korban Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi. Anggota Dewan terhormat dari Partai Gerindra itu ditangkap KPK dan kini menjadi tersangka dan ditahan KPK. Mohammad Sanusi diduga menerima suap sebesar sekitar Rp2 miliar. Padahal, Mohammad Sanusi bersiap-siap maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Pengungkapan kasus Reklamasi Teluk Jakarta syarat dengan muatan politis hendak menjegal Ahok untuk maju kembali menjadi Gubernur DKI. Publik tak tahu siapa lagi setelah Mohammad Sanusi, tetapi yang jelas bahwa Mohammad Sanusi bukan orang terakhir.
Korban berikutnya adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz. BPK yang melakukan audit atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menemukan kerugian negara sekitar Rp191 miliar. Ahok disebut bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut dan sejumlah pihak mendorong-dorong agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang katanya ingin melihat Ahok mengenakan rompi oranye (rompi tersangka KPK).
Tetapi sejumlah pihak termasuk pergiat antikorupsi seperti ICW justru menemukan banyak kejanggalan dalam audit BPK tersebut. Harry Azhar Aziz, politisi Golkar itu malah menuai kecaman berbagai pihak. BPK dinilai tidak profesional, mempunyai interest. Bahkan Ahok menuding BPK menyembunyikan kebenaran. Penjelasan Direktur Utama RS Sumber Waras sepertinya kian menyudutkan temuan BPK.
Bersamaan dengan dibukanya audit BPK atas RS Sumber Waras, terungkap pula nama Harry Azhar dalam Panama Papers. Harry Azhar disebut memiliki perusahaan di negara ‘surga pajak’ tersebut. Desakan agar Harry Azhar mundur dari Ketua BPK pun kian kencang karena Harry Azhar dinilai tidak lagi memiliki legitimasi.
Korban lainnya adalah orang yang bernazar akan terjun dari Monas  jika Ahok bisa memenuhi syarat maju sebagai calon independen. Menurut data dari Teman Ahok, hingga hari Senin (2 Mei) sudah terkumpul lebih dari 730 ribu KTP yang terkumpul atas nama Ahok-Heru (Budi Hartono). Saat pengumpulan KTP hanya atas nama Ahok, sudah terkumpul lebih dari 700 ribu KTP. Sedangkan untuk memenuhi syarat maju sebagai calon independen, cukup 523.000 KTP. Artinya Ahok-Heru sudah memenuhi syarat maju sebagai calon independen. Artinya akan ada korban yang bunuh diri.
Jangan pula lupa, selain terjun dari Monas, ada pula yang bernazar akan tari telanjang , juga di Monas, jika Ahok bisa maju dari jalur perorangan. Jadi itu termasuk korban Ahok lagi. Tentu saja sebagian warga menunggu kapan digelar tari telanjang itu. Kalau pengumuman tari telanjang dilakukan terbuka, semestinya pula ketika tari telanjang digelar perlu pula diumumkan secara terbuka.
