Kalijodo bukan Bendera Terakhir Ahok

Ahok mengibarkan bendera penegakan hukum. Penegakan hukum itu pula yang menjadi alasan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membackup Ahok. Segala jenis pelanggaran hukum harus ditindak. Mendiami bantaran sungai harus digusur. Membangun di kawasan hijau harus digusur.

Tentu saja ada yang tak suka dengan langkah Ahok. Itu pasti orang-orang yang selama ini menangguk keuntungan di tengah kekeruhan suasana. Misalnya mereka yang mendirikan kost di tanah negara kemudian mendapat uang sewa. Misalnya mereka yang bisnis minuman keras di tempat seperti Kalijodo. Misalnya mereka yang menuai panen parkir di tempat-tempat hiburan malam yang menjajakan narkotika.

Bendera sudah dikibarkan, Ahok pantang melangkah surut. Dia yakin apa yang dilakukannya untuk kepentingan rakyat banyak.

Ahok bukannya tidak sadar bahwa ada saja yang mengusiknya. Kasus tanah Rumah Sakit Sumber Waras diungkit-ungkit untuk menghadang langkah Ahok. Namun Ahok tak perduli.

Ahok ibarat KPK, ditakuti para koruptor. Para koruptor ingin menghentikan langkahnya karena Ahok menutup semua ruang permainan. Para preman pun ingin menghadangnya karena Ahok  menggusur kenyamanan mereka.

Gubernur Ali Sadikin adalah sebuah legende bagi Jakarta. Sebagian orang menilai Bang Ali memerintah dengan cara yang keras.  Tetapi dia dicintai rakyat Jakarta. Siapa yang menyangkal bahwa Bang Ali berhasil memimpin Jakarta? Dia mengubah Jakarta menjadi kota modern.

Setelah itu Jakarta terperosok dalam budaya rimba raya. Jakarta dikuasai dua ‘kekuatan’ yang menentukan, yakni kekuatan fisik (preman) dan kekuatan modal (pengusaha). Dua kekuatan itu bisa ‘membeli’ kekuasaan negara.

Jakarta kini menemukan sosok Ahok. Sikapnya tegas. Kekuasaan negara tidak boleh tunduk apalagi kalah terhadap hukum rimba  atau pun hukum modal.  Dia terus membidik simpul-simpul rimba raya maupun rimba fulus itu.

Perhatikan, ke mana lagi telunjuknya mengarah, karena ke sana Ahok akan mengibarkan bendera.*