Menjauhkan Agama dari Politik, Bahaya!
Menjelang Pemilu 2024, relasi agama dan politik kembali dipersoalkan. Menag Yaqut Cholil Qoumas menyerukan kepada masyarakat agar tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," kata Menag.
Menag kemudian melanjutkan, "Kita lihat calon pemimpin kita ini, pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih!"
Menyesatkan dan Berbahaya
Penyataan Menag ini dapat menyesatkan umat karena menuduh Islam sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Seolah-olah saat Islam hadir dalam berpolitik, hanya akan menjadi alat politik semata. Sesungguhnya penyataan ini tidak lain, lahir dari paradigma politik yang sekuler, yaitu mengusir agama dari panggung politik.
Bukan hanya menyesatkan tapi pernyataan Menag ini juga berbahaya karena dampak dari paradigma politik yang sekuler ini, umat menjadi takut dan alergi untuk mengusung Islam dalam aktivitas politik. Seakan, membawa Islam dalam aktivitas politik adalah sebuah kesalahan.
Dampak lebih lanjut, terjadi stigmatisasi terhadap aktivitas politik yang mengusung ide-ide Islam (Islam politik), sehingga terbentuk citra negatif mengenai Islam politik, mulai dari radikal, fundamentalis hingga teroris. Umat pun menjadi takut terhadap Islam politik. Akibatnya, politik berjalan tanpa spirit agama, padahal tanpa agama (Islam), politik menjadi Machiavellis, yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.
Mirisnya, politik sekuler inilah yang dipraktikkan hari ini. Para politisi di gedung parlemen telah mengambil alih kewenangan Allah Taala untuk membuat aturan bagi manusia. Al-Qur'an dan Sunah ditinggalkan dan diganti dengan undang-undang buatan manusia.
Politisi yang menjadi pemimpin pun tidak jauh beda, dalam kepemimpinannya tidak menerapkan hukum Islam, walaupun pemimpin itu notabenenya merupakan seorang muslim. Politik yang demikian inilah yang mereka (politisi sekuler) anggap tidak memperalat agama. Padahal sejatinya ini adalah praktik politik sekuler.
Politisasi Islam
Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan hal yang paradoks. Di satu sisi para politisi sekuler ogah mengusung Islam politik, tetapi di sisi lain, pada saat mengais dukungan umat, mereka tampil islami.
