Borok Bupati Tasikmalaya, Dilaporkan Pjs Ke Presiden

Memasuki 3 pekan setelah dilantik sebagai Pejabat Sementara ( Pjs ) Bupati Tasikmalaya, Yedi Rahmat asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), diam-diam mulai melakukan gebrakan yang menghentakkan publik Tasikmalaya. Keberaniannya membuka borok pemerintahan kabupaten Tasikmalaya dibawah kepemimpinan Politisi asal PDIP Ade Sugianto, yang kini maju lagi di Pilkada serentak 2024 kabupaten Tasikmalaya mendapat apresiasi dari berbagai kalangan

Tiga borok yang diungkapkan oleh Pjs Bupati itu ( yang selama ini terkesan di tutupi pemkab Tasikmalaya mungkin dianggap Aib bagi Bupati   )  yakni, pertama  bidang Infrastruktur yang sangat buruk, dimana banyak jalan - jalan di kabupaten Tasikmalaya kondisinya ruksak berat dan menjadi penghambat roda pembangunan selama ini. Kedua bidang Pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah kondisinya tidak layak dipakai kegiatan belajar mengajar dan membahayakan siswanya. Dan ketiga adalah soal kesehatan warga yang memprihatinkan termasuk meningkatnya penyakit menular HIV-AIDS dan TBC. Ketiga borok tersebut ditemukan Pjs Bupati setelah dia melakukan pengecekan ke 20 kecamatan dari 39 kecamatan yang ada di kabupaten Tasikmalaya.   Ketiga borok  kinerja pemkab Tasikmalaya membuat prihatin Pjs Bupati, untuk itu dia  akan melaporkan langsung kondisi tersebut ke Presiden termasuk ke Pj Gubernur Jawa Barat dalam waktu dekat ini. 

Apa yang dilakukan Pjs Bupati itu perlu didukung oleh semua pihak, karena itu merupakan persoalan serius yang harus di selesaikan secepatnya. Karena ke tiga hal itu menyangkut kebutuhan dasar warga kabupaten Tasikmalaya yang berdampak besar terhadap tingkat kesehateraan masyarakat itu sendiri. Maka wajar saja kalau kabupaten Tasikmalaya urutan ke 7 termiskin di Jawa Barat. 

Sebenarnya temuan Pjs Bupati Tasikmalaya soal 3 borok pemerintahan kabupaten Tasikmalaya itu sudah lama diketahui publik dan sering dikeluhkan,  baik itu melalui media sosial maupun aksi demo warga namum seolah tidak ditanggapi serius oleh Bupati Ade Sugianto dan jajarannya.  Ironisnya   juga , Wakil Bupati Tasikmalaya ikut-ikutan mengeluh dan mengecam seperti melalui di media sosial miliknya maupun di media massa atas  kinerja Bupati. Apalagi sekarang Bupati dan Wakil Bupati pecah kongsi di Pilkada serentak 2024, sehingga menjadi isu politik yang dihembuskan oleh sang Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin yang juga ketua DPC PPP kabupaten Tasikmalaya itu, yang kini maju pula sebagai kandidat Calon Bupati di Pilkada 2024.  Seolah-olah Wakil Bupati adalah bagian obyek penderita atas kebijakan Bupati, dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai bagian dari pimpinan daerah.

Jelas hal ini membuka mata publik bahwa selama ini hubungan Bupati dan Wakilnya tidak baik - baik saja. Pantas saja pembangunan di kabupaten Tasikmalaya buruk, Bupati dan wakilnya saja tidak sejalan. Apalagi sekarang sedang masa kampanye Pilkada, kondisi buruk kabupaten Tasikmalaya, terus diangkat oleh Wakil Bupati menjadi isu politik dengan bumbu kritikan pedas kepada Bupati, bahkan lebih pedas daripada aktivis. Dan ini menambah keprihatinan warga kabupaten Tasikmalaya.

Apakah ketiga borok pemkab Tasikmalaya dibawah kepemimpinan Bupati Ade Sugianto dan  Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ( yang kini sama sama sedang cuti pilkada )  itu akan mempengaruhi  sikap warganya dalam menentukan pilihannya di Pilkada 2024 ini ?.  

Akankah di Pilkada sekarang ini ada perubahan Kepemimpinan ?  Wallohu'alam.