Menanamkan Pendidikan Politik Melalui Kampung Demokrasi

Bagaimana cara kita untuk memilih ketua RT di lingkungan setempat? Apakah dengan cara ditunjuk atau dengan votting?

Ada yang menarik di Kampung Dipoyudan RT 028, RW 05, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta. Mereka menyelenggarakan Pemilu untuk memilih presiden di lingkungan Rukun Tetangga (RT)mereka pada hari Minggu, 22 Februari 2015. Pemilihan Ketua RT tersebut dilaksanakan layaknya seperti Pilpres karena dibentuk pula panitia pemilihan ketua RT yang disebut Komisi Pemilihan Umum. KPU tersebut menyediakan tiga bilik suara untuk masyarakat menentukan pilihannya. Dalam pemilihan tersebut hanya ada satu calon ketua RT yaitu Dimas Arifin yang berhadapan dengan suara abstain dan suara tidak sah.

Dari pemilihan ketua RT tersebut diperoleh hasil yaitu calon Ketua RT Dimas Arifin mendapatkan 81 suara,abstain 15 suara dan 5 suara dinyatakan gugur. Pemilu ini dihadiri oleh 101 pemilih dari 149 penduduk.

Kampung Dipoyudan juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Rukun Tetangga atau disebut DPR RT yang beranggotakan 20 orang. DPR RT ini dipilih pada saat pemilu legislatif 2014 lalu yang mana warga Dipoyudan mendapatkan 4 kertas surat suaradan kertas keempat tersebut untuk memilih DPR RT. DPR RT ini bertugas layaknya DPR , yaitu bekerja bersama ketua RT untuk merancang program kerja yang sesuai kebutuhan masyarakat. Tak heran jika Kampung Dipoyudan dijuluki sebagai “Kampung Demokrasi”.

Dengan adanya pemilihan umum di tingkat RT seperti ini dapat menjadikan sarana pendidikan politik. Dalam pemilu tersebut melibatkan para pemuda dalam melaksanakannya sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan politik. Selama ini, pendidikan politik dirasa kurang apalagi untuk pemilih pemula yang juga harus ditanamkan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, dengan pemilihan umum seperti ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan.

Pemilihan ketua RT tersebut sejalan dengan instruksi pemerintah Kota Yogyakarta yang menginginkan Pemilu Ketua RT di seluruh wilayah kota Yogyakarta. Jadi mengapa pemilihan umum tingkat RT semacam ini tidak diterapkan di daerah-daerah lain juga? Kita dapat mencontoh Kampung Dipoyudan untuk menanamkan budaya demokrasi dan pendidikan politik di daerah tempat tinggal kita salah satunya dengan melaksanakan pemilihan umum dari tingkat paling bawah yaitu Rukun Tetangga. Mari kita tanamkan budaya demokrasi!!