Dalam buku "Politics" (2013) oleh Heywood, dikatakan bahwa hampir di setiap tingkatan, politik terkait dengan ekonomi. Politik mempengaruhi hasil ekonomi dalam berbagai cara, contohnya dari kemampuan negara. Partai politik, misalnya, bersaing memperebutkan kekuasaan dengan menjanjikan peningkatan ekonomi, pertumbuhan, mengurangi inflasi, mengatasi kemiskinan, dan sebagainya.Â
Dasar proses politik tidak lebih dari refleksi kelas sistem. Dalam film berjudul parasite, terlihat dua kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Dimana salah satu keluarga tersebut adalah pengangguran, yang hanya bekerja melipat kotak pizza yang penghasilannya sangat rendah dan tinggal di rumah semi bawah tanah yang hampir setiap harinya terganggu dengan orang lain yang melewati rumahnya. Sementara satu keluarga lainnya sangat berbanding terbalik, mereka hidup dengan sangat nyaman. Akar permasalahan dari kesenjangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap warga Negara di setiap daerah, juga pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah.
Dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa kesenjangan ekonomi dapat mengakibatkan suatu kelas sosial melakukan hal yang terlibat dengan proses hukum. Permasalahan kesenjangan ekonomi utamanya sering terjadi karena ketidakmerataan pendapatan dan perbedaan di antara msyarakat.Â
Salah satu yang mempengaruhi kesenjangan adalah realitas sosial-ekomomi yang terjadi (Meyrizki & Pandjaitan, 2011). Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Film parasite menggambarkan realitas sosial-ekonomi yang sering terjadi dalam kehidupan manusia.Â
Bagi pemerintah, pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memperkuat sruktur perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan angkatan kerja rata- rata pertahun. Pertumbuhan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui program strategis bersifat jangka pendek. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali justru akan mendorong terjadinya disparitas antar sektor, kesenjangan antar pelaku usaha ekonomi, serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu diperkuat dengan pilihan kebijakan ekonomi yang memberikan pemihakan dan kesempatan serta akses luas kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali disertai dengan penguasaan ekonomi secara tidak seimbang, akan melahirkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang lebih terbuka. Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, diperlukan afirmasi atau keberpihakan kebijakan dari pemerintah sebagai instrumen penyeimbang dan menjadi agenda utama dalam mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha, akses terhadap sumber ekonomi, serta kesetaraan dalam mengelola program ekonomi.
   Pencapaian pertumbuan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, disisi lain juga memperlebar ketimpangan ekonomi. Menurut Bank Dunia, manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sementara sekitar 80% penduduk, lebih dari 205 juta orang terlihat merasa masih tertinggal. Selain itu, isu ketimpangan kesejahteraan ini sangat penting untuk ditangani pemerintahan daripada mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ekonomi harus menjadi agenda serius pemerintahan yang diiringi dengan  upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Pencapaian pertumbuhan yang tinggi tanpa dibarengi kualitas distribusi pedapatan justru dapat menimbulkan perlambatan pertumbuhan dan peningkatan risiko konflik sosial.
   Selain kebijakan ekonomi, kebijakan yang diduga turut menstrimulir kesenjangan sosial adalah kebijangan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Tarik menarik berbagai kekuatan dan kepentingan seringkali menimbulkan konflik antara pengusaha besar dan masyarakat. Di setiap rezim pemerintahan, salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan adalah indikator penilaian kemampuan melakukan dan menyelenggarakan pembangunan serta berhasil dalam menurunkan kesenjangan ekonomi antar golongan dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara yang kaya dan miskin mengacu pada persebaran ukuran ekonomi diantara individu dan kelompok dalam satu jumlah populasi tertentu yang biasanya diukur berdasarkan jumlah penduduk suatu Negara.
   Upaya memastikan kesetaraan akses pendidikan yang bermutu perlu dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah yang diperkuat dengan peningkatan keterampilan mereka yang sudah bekerja, melalui balai latihan kerja yang tersedia. Peningkatan keterampilan pekerja saja belum cukup, melainkan harus ada pemihakan dari pemerintah yang jelas. Thomas Piketty menulis karya besarnya pada 2013, Capital in the 21st Century. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa kesenjangan ekonomi adalah dampak dari kapitalisme yang hanya bisa dikurangi dengan kebijakan aktif negara.
   Berdasarkan pendapat Keban (1994), pemerintah dilihat sebagai pihak yang justru merangsang timbulnya kemiskinan. Pandangan radikal memandang bahwa kemiskinan disebabkan struktur kelembagaan seperti ekonomi dan politiknya, maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal. Pada film parasite terlihat bahwa keluarga miskin sangat terobsesi dengan keluarga kaya dan hanya ingin hidupnya menumpang seperti parasit. Hal itu sejalan dengan gagasan Ekonomi politik klasik, dari tulisan Adam Smith dan David Ricardo (1772 --- 1823) bahwa individu, sebagai makhluk yang tertarik pada diri sendiri secara rasional atau 'memaksimalkan utilitas', dimana seseorang bertindak untuk mencapai kenikmatan terbesar.
