"Bukan lagi negara demokrasi tapi negara otoriter terpimpin yang anti demokrasi," ujar Pigai.
Oleh karena itu, menjaga keberadaan negara yang disebut demokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka seharusnya negara melalui pihak terkait berhenti mengesahkan RUU KUHAP yang masih masalah ini.
"Harus ditunda sebelum diperbaiki pasal-pasal karet itu," kata Marselino.
Poster aksi masyarakat Papua Barat
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!