Sabtu (19/3), terjadi pembahasan mengenai kebijakan pemerintah dalam menaikan tarif BPJS Kesehatan yang bertajuk “BPJS ANTARA SEHAT DAN SENGSARA”. Dalam diskusi kali ini di sebuah restoran yang bernama “Warung Daun” di daerah cikini, terdapat beberapa narasumber yang pro dan kontra terhadap pelayanan BPJS itu sendiri. Narasumber itu antara lain Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Kepala Grup Komunikasi BPJS Kesehatan M.Ikhsan, Staf Ahli Menteri Kesehatan Donald Pardede, Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia Daeng M.Faqif dan juga Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta.
Kita tahu, sejak berdirinya BPJS sendiri kualitas pelayanan terhadap masyarakatnya kurang maksimal. Itu terlihat dari masyarakat yang mengeluhkan jika menggunakan kartu BPJS ke klinik atau rumah sakit kurang begitu mendapatkan respon yang cepat dari pihak klinik atau rumah sakit itu sendiri, ini terbukti dari kiriman SMS seorang pria yang bernama Edu di saat diskusi ini berlangsung, ia mengatakan bahwa “pemilik bpjs tidak dapat langsung ditangani saat hari pendaftaran bila pasien terlalu banyak, lalu kami harus ditunda sakitnya?”, serta ada pendapat lain yang mengatakan bahwa “program bpjs sebenarnya bagus, tetapi sering terjadi perbedaan pelayanan antara biaya mandiri dengan yang menggunakan bpjs“, kata bu Endang.
Banyak juga para dokter yang mengeluhkan kecilnya upah yang diberikan kepadanya jika seseorang berobat menggunakan kartu BPJS. Banyak juga yang berpendapat bahwa terlalu cepat kenaikan tarif yang dilakukan oleh pemerintah jika melihat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam pelayanan BPJS kesehatan itu sendiri dan seperti masyarakat mensubsidi dirinya sendiri tanpa adanya peran dari pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Chris, “kalau sistem yang digunakan masih sistem silang seperti ini, bukankah ini masyarakat yang menyubsidi masyarakat sendiri??? Dimana peran pemerintah???
