Konferensi Meja Bundar: Bukti Kekuatan RI dalam Diplomasi

Menjadi negara merdeka ternyata tidak serta merta selesai segala persoalan dalam negeri.  Demikian pula dengan perjalanan bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang baru merdeka harus menghadapi berbagai persoalan. 

Pasca perang dunia kedua, yang seharusnya ada transisi politik dari Jepang kepada Sekutu, namun tidak bisa dilaksanakan karena Sekutu (Inggris) tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. 

Bagi Inggris, kemerdekaan Indonesia adalah sah dan tak terbantahkan. Tapi bagi Belanda (NICA) yang mengikuti dibelakang Inggris, maka kemerdekaan Indonesia masih bisa dipersoalkan.  Karena menurut Belanda, setelah Jepang menyerah kalah kepada Sekutu, maka Sekutu harus mengambil alih Indonesia dari Jepang untuk kemudian diserahkan kepada Belanda. Disinilah pokok persoalan konflik Indonesia - Belanda pada 1946 sampai 1949.

Belanda tetap pada pendiriannya bahwa seharusnya Sekutu (Inggris) melakukan transisi politik di Indonesia dari Jepang kepada Belanda. Apalagi Belanda yang juga negara anggota Sekutu, maka berharap bahwa kebijakan Inggris sejalan dengan keinginan Belanda tentang Indonesia. Pada kenyataannya Inggris tidak melakukan seperti yang diharapkan Belanda. 

Keinginan Belanda inilah yang justru menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah untuk melawan Inggris. Sebenarnya sasaran kemarahan rakyat bukan semata-mata ditujukan kepada Inggris,  tapi kepada Belanda yang ikut dibelakang Inggris dan ingin berkuasa lagi di Indonesia. 

Melihat situasi perlawanan rakyat, maka dari sinilah Inggris berinisiatif mempertemukan RI dan Belanda di meja perundingan. Inisiatif Inggris sekaligus mediator akhirnya mempertemukan RI dan Belanda yang menghasikan Perjanjian Linggarjati. 

Setelah Perjanjian Linggarjati, Inggris menarik pasukannya dari seluruh wilayah Indonesia. Ternyata Perjanjian Linggarjati dilanggar Belanda dengan agresi militer 1. Disinilah kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan menyelesaikan konflik Indonesia Belanda. 

Masuknya masalah Indonesia - Belanda ke ranah PBB menguntungkan Indonesia karena konflik tersebut menjadi perhatian dunia dan makin terang benderang siapa sebenarnya yang memulai sengketa. Perjanjian Renville dan Roem Royen menjadi saksi berlanjutnya konflik Indonesia - Belanda, serta didukung perjuangan bersenjata yaitu perang kemerdekaan 1, perang kemerdekaan 2, dan serangan umum 1 Maret 1949.

Perjanjian Roem Royen berhasil memaksa negeri kincir angin itu untuk tidak melakukan agresi militer 3,  dan mewajibkan Belanda menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB). 

Dalam KMB inilah Indonesia memainkan diplomasinya dan menunjukkan kualitas tim delegasinya. Delegasi Indonesia p ada KMB dipimpin oleh Moh. Hatta mampu menunjukkan kualitas sebagai juru runding yang handal dari sebauah negara yang baru berusia 4 tahun. Moh Hatta sendiri dikenal sebagai pribadi yang cermat dan teliti dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Delegasi Indonesia menerima usulan Belanda bahwa nama negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan nama RIS maka Republik Indonesia (RI) adalah salah satu negara bagian dari RIS. Negara bagian yang bernama RI beribu kota di Yogyakarta. Dan secara faktual saat itu bahwa RI dikepung oleh seluruh negara bagian yang dibentuk Belanda.