Jangan Nodai PON dengan Korupsi

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap empat tahun sekali dan di ikuti seluruh provinsi di Indonesia. Terhitung sudah XVIII kali PON sudah di selenggarakan sejak pertama kali di mulai pada tahun  08 September 1948 di Surakarta sampai 09 September 2012 di Pekanbaru yang lalu.

Lembaga/organisasi yang menyelenggarakan PON adalah  Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sesuai keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 2010, maka Jawa Barat ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasinal (PON) XIX pada tahun 2016.

Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, penyelenggaran PON XVIII di Riau di nodai dengan adanya pejabat yang korupsi dalam pelaksanaan PON Riau. Tak tanggung memang yang korupsi adalah kepala daerahnya, gubernur Riau Rusli Zainal. Rusli menjadi terdakwa dengan tiga dakwaan sekaligus.Yakni menerima suap dan memberikan suap pada saat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 terkait pembangunan lapangan tembak, sebagai salah satu fasilitas PON XVIII Riau 2012. Dan kini kasus korupsi PON Riau masih berlanjut menyusul ditolaknya eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum Rusli Zainal atas dakwaan jaksa penuntut KPK.

Sangat di sayangkan, tindakan para pejabat merusak pesta rakyat Indonesia dalam dunia olahraga. Korupsi sekarang sudah menjalar ke seluruh bagian elemen negara seperti sudah menjadi budaya. Korupsi kini tidak dapat di tolerir lagi karena telah merusak dan menghancurkan kemajuan bangsa Indonesia.

Kita berharap PON XIX di Bandung tidak ada lagi kasus korupsi dalam persiapan dan pelaksanaan event pesta olahraga masyarakat Indonesia. Seperti halnya harapan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau agar para panitia atau anggota PB PON Jabar untuk menghemat anggaran, transparansi, jujur, efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.