Politisasi Semakin Membenamkan Sistem Sepakbola Indonesia

Revolusi Sepakbola Indonesia semakin tenggelam dalam permainan para pejabat negara. Entah kenapa mereka menempatkan olahraga sejuta umat menjadi pacuan “percaturan kepentingan”, demi kelompok. Tak sempat melihat apa yang dihasilkan JC (Joint Committe) bentukan TaskForce AFC selama ini yang kemudian tiba-tiba hilang dan musnah begitu saja. hanya saja tersisa MoU yang ditandatangani dan disepakati di negeri malaya itu, namun hal ini semakin tidak menentu arah tujuannya. Kejadian yang terjadi bukanlah kerugian bagi para Politikus negeri ini, malah sebaliknya ke-kisruhan dijadikan makanan empuk mereka untuk medan tempur memperebutkan tahta. Bukan sebuah kebetulan saja, skenario peta politik menyelimuti Kisruh sepakbola nasional dengan sikap pengunduran diri seorang Menteri Olahraga (Andi Mallarangeng) semakin gamblang gambaran kubu yang bersilih. Pemerintah akhirnya turun tangan dengan maksud, ikut memberikan dukungan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi serta memberikan fasilitas mengakomodir permintaan PSSI-KPSI. Boleh dikata KEPMENPORA dalam keadaan Status Quo, akhirnya Pemerintah menunjuk seseorang untuk menggantikan posisi Menteri antar waktu sebagai Pelaksana Tugas harian adalah Bpk.Agum Gumelar. Atas kewenangannya sebagai Lembaga Negara yang menaungi cabang olahraga, termasuk sepakbola Bpk. Agum Gumelar menunjuk seorang wakil Fasilitator yaitu Joko Pekik guna mengakomodir serta menyelesaikan Konflik yang terjadi dalam Organisasi PSSI maupun KPSI. Bukan kita semua suporter Indonesia sudah Jengah mendengarkan statemen mereka yang tanpa wujud dalam tindakan nyata, malah terlihat saling meninggikan egoistis. Benak sanubari stakeholder bangsa ini seakan tanpa urat malu, dengan sikapnya yang angkuh Pemerintah c.q Kepemenpora mendalilkan kewenangannya dilandaskan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggraan Keolahragaan. Munculah Task Force bentukan Pemerintah yang saat ini mengambil alih kendali Task Force AFC yang tak lama sudah dibubarkan. Seakan-akan berlebihan bahwa wewenang yang dimandatkan undang-undang adalah pedoman mutlak untuk mengurus Organisasi PSSI, sebaliknya Task Force Pemerintah menganggap Surat Resmi FIFA hanyalah sebagai saran dan bukan merupakan Mandat atau utusan yang harus dianut. Sebagai Federasi dunia Sepakbola, FIFA sesuai Agenda Kongres Luar Biasa PSSI yang dilaksanakan di Palangkaraya, kemarin Senin, 11 Desember 2012 tepatnya di Hotel Aquarius. PSSI-KPSI serta Kepmenpora melalui Plt. Agum Gumelar sebelumnya telah sepakat untuk Agenda tersebut, tapi Task Force Pemerintah “Ompong” tanpa tindakan apapun dan Pihak KPSI-pun tidak menghadiri acara tersebut. Pelik keadaan, lebih dari kisruh yang terjadi dalam sistem Sepakbola negeri ini. Banyak sekali yang memanfaatkan dan menunggangi kewenangan dengan kepentingan Politik Partai Politik. Suporter awam tergiring dalam Opini dan tak sedikit yang bekerja pula mengawal hasrat penjahat sepakbola bangsa. Disisi lain, PSSI yang tidak terlalu positif dalam tugas tetap berusaha untuk menebus dosa besar mereka kepada pecinta sepakbola Indonesia. Beberapa pejabat PSSI mengejar “Ke-arifan” FIFA agar MASIH mau memberikan tenggat waktu penyelesain konflik. Semakin Ironis, puluhan Polisi menjaga kawasan Stadion Gelora Bungkarno, Senayan dengan penjagaan ketat karena disinyalir adanya COUP’DE Et (Kudeta) KPSI yang berhasrat mengambil alih Kantor PSSI,tadi. Tak hanya mereka yang terlibat, pihak keamanan (KAPOLRI) pun diduga ikut mengintervensi konflik ini dengan cara menyegel Hotel Aquarius di Palangkaraya. Hingga Loby dilakukan PSSI kepada Gubernur setempat untuk tetap memberikan izin menyelenggarakan KLB untuk dilakukan Verifikasi Faktual Anggota PSSI yang juga dikawal langsung oleh Perwakilan FIFA & AFC. Tumpang tindih peraturan hanya angin lalu saja, memanfaatkan ketidaktahuan hukum negeri ini. Saat berbicara Peraturan PSSI berpedoman Statuta FIFA & AFC dalam menentukan Statuta PSSI. Tak hanya itu, Organasisasi dibawah naungan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) telah pula mengatur tentang Pembentukan Struktir Anggota maupun Executive Committe dilakukan melalui Kongres dan hasilnya menjadi Peraturan Organisasi PSSI. Task Force menyimpangi Independensi PSSI, padahal dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 2005 tidaklah dijelaskan bahwa Pemerintah dapat mengambil alih kewenangan secara Penuh bila Organisasi Cab.Olahraga mengalami Konflik. Apalagi PSSI-KPSI & Task Force berjalan dengan keinginan masing-masing. Agar tak terkena Sanksi, PSSI mengejar pejabat FIFA hingga ke negeri Jepang sebaliknya Syahwat KPSI ingin mengambil alih Kantor PSSI di Senayan secara Paksa, sedang Task Force hanya melihat tingkah mereka. Jika dinalar, Task Force Nihil tanpa Fungsi, memperkeruh keadaan tanpa solusi Penyelesaian. Hanya Penjahat yang tak ingin salah, mereka adalah 4 (empat) Orang mantan EXCO PSSI yang dipecat melalui Komite Etik Organisasi PSSI, karena terbukti telah menggelar Kongres Setan tanpa aturan dan menggiring opini untuk melakukan makar ditubuh PSSI. Masih merasa tidak Puas, akhirnya 4 Penjahat itu menelurkan Dendamnya dengan membentuk Organisasi KPSI sebagai tandingan PSSI, atas dasar “Komite Penyelamat” mereka mendalilkan segala cara untuk memenuhi hasrat dan dendam mereka. Bila kemudian diurut dari awal, terlihat siapa Virusnya dan akhirnya muncul gerakan melalui dunia maya dengan menampilkan kesan berbeda, selain mengkritisi habis soal konflik, membuka aib para penjahat sepakbola dan memberikan opini logis, kali ini adalah memberikan Signatured Online sebagai gerakan kepada Presiden untuk segera membubarkan KPSI. Kami tidak berpihak siapapun, netralpun masih anggap memihak hanya saja tulisan ini sebagai kajian untuk lebih aware, siapa yang berprilaku buruk dan siapa yang berniat baik. Senayan12 mengajak seluruh elemen supporter se-Indonesia untuk mengisi form Petisi pembubaran KPSI yg ditujukan kepada Presiden, bila sungguh menyuport Silahkan mengisi form berikut ini < Klik PETISI PEMBUBARAN KPSI >