[caption caption="Elit Parpol KMP di Jakarta usai rapat (Sumber: Aktual.com/Fatah)"][/caption]Para pimpinan koalisi MP melakukan pertemuan (2/1/16) membahas Pilkada DKI 2017. Seperti dilansir Aktual.com, para pimpinan KMP yang hadir adalah Ketua dan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik dan Syarif, Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana (Lulung), serta Sekretaris DPD Golkar DKI Zainuddin, juga Ketua Dewan Syariah dan Ketua DPW PKS DKI Abdurrahman Suhaimi dan Syakir Purnomo, serta perwakilan dari PBB DKI yaitu Masdanih.
Apa tujuan dari pertemuan, yang terkesan rahasia karena tidak banyak dipublikasi media itu? Sumber Aktual.com melaporkan pernyataan M.Taufik, “Tadi kita mengarah pada koalisi besar dalam menghadapi Pilkada DKI.” Selanjutnya, Abraham Lunggana mensinyalir adanya keinginan menggelar konvensi bersama antar partai, “Sehingga figur yang diusung betul-betul yang terbaik,” tandas Lulung. Masih dari sumber yang sama, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Sulhy menegaskan akan “merangkul teman-teman KIH.”
Bagaimana membaca arah dari “KOALISI BESAR” atau “KONVENSI ANTAR PARTAI” INI? Dalam tulisan saya sebelumnya, telah saya kemukakan dugaan atas kemungkinan ini.
Proses pemilu, pilpres, pilkada dan juga kinerja serta tingkah buruk anggota DPR di Senayan telah melorotkan kepercayaan publik pada parpol. Kalaupun belum menyentuh titik nadir, boleh dikatakan menuju level kritis. Berbagai survei menunjukkan negativitas persepsi publik. Salah satu diantaranya survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis Oktober 2015 menunjukkan 67,5% publik tidak puas dengan kinerja DPR-RI.
Indikasi lain adalah, dari 38 RUU Prioritas tahun 2015 yang harus diselesaikan DPR-RI, hanya 2 (atau 5%) yang terealisasi. Diperparah lagi dengan berbagai “tuntutan aneh” anggota DPR yang ikut menggerus empati publik, seperti usulan proyek pembangunan gedung baru DPR senilai 1,6 Trilyun, bahkan 7 proyek senilai 2,7T, Usulan Dana Aspirasi 20 Milyar/anggota/tahun, revisi UU KPK yang dipersepsikan akan melemahkan KPK, usulan kenaikan tunjangan anggota DPR, penanganan pelanggaran etik Setya Novanto yang penuh intrik (lewat kinerja MKD), dan sebagainya. Melihat parpol adalah melihat wajah-wajah anggota DPR di MKD, di Fraksi, kerap tertidur waktu sidang, bolos rapat (ruang rapat yang sepi sering tidak qourum), sampah kondom, broker proyek, tuntutan-tuntutan tidak masuk akal, kritik asal bunyi, dan persepsi negatif lainnya. Di sisi lain, perpecahan dan perebutan kuasa di internal parpol yang mencipta pengurus tandingan makin memperkuat antipati publik.
Fenomena Jokowi (dari Solo ke DKI ke RI-1) dan Ahok di DKI (juga sejumlah pemimpin bersih berkinerja mengagumkan di daerah lain) yang “bersih” telah membuat “kekotoran” kader-kader parpol makin kelihatan kelam. Sebuah pemandangan yang kontras antara dua obyek membuat keduanya makin jelas sampai ke detil-detilnya. Seperti menggambar obyek hitam di latar kertas putih akan membuat kertas makin kelihatan putih, sebaliknya gambar obyek menjadi semakin hitam. Keduanya kontras dan saling memperjelas.
Dari daerah-daerah muncul pukulan telak lainnya. Sejumlah kandidat calon dari jalur independen di Pilkada serentak 2015 dilaporkan menang gemilang. Beberapa diantaranya Banjarbaru (Nadjmi-Jaya), Bukittinggi (M.Ramlan Nurmatias-Irwandi), Kabupaten Batubara (OK.Arya Z-Harry Nugroh, petahana, yang sebelumnya juga menang lewat jalur independen), dan lainnya. Ini signal cukup kuat yang ikut meredupkan kemilau Parpol.
Belum lagi, tertangkapnya anggota DPR maupun DPRD, juga kepala daerah (yang merupakan kader parpol, bahkan beberapa merupakan pimpinan elit parpol) yang terlibat korupsi atau jenis kejahatan lain, membuat citra parpol makin buram.
Itulah sebabnya, dalam berbagai momen politik itu, meskipun mesin parpol telah dipaksakan bekerja all out, namun laksana mesin tua yang jarang dirawat (berkinerja buruk), setinggi apa pun pedal gas diinjak, tetap saja kecepatannya mentok di batas toleransi usia dan kualitas perawatan. Nafsu tinggi tenaga lemah! Kalah cepat dari “mesin independen” yang fresh from the oven, hasil inovasi termutakhir sehingga bergerak lincah dengan kinerja teruji.
Kepungan “serangan” sistematis dari desa hingga kota itu membuat parpol banyak menguras energi dan kehabisan daya. Meski Pilgub DKI 2012 telah lama usai, bahkan Jokowi sudah melenggang mulus di kursi RI-1, momentum itu menyuguhkan kepada masyarakat sebuah permainan indah namun menegangkan antara “kekuatan parpol” (lewat dukungan mayoritas di kubu Foke) dengan kekuatan masyarakat/independen di kubu Jokowi-Ahok (lewat dukungan minimalis Parpol dengan maksimal dukungan masyarakat).
Kemenangan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI 2012 itu merupakan kemenangan kader “independen/rakyat” atas “kader Parpol.” Kita ingat, bahwa formula yang sama muncul dalam pertarungan Pilpres 2014, dimana jauh hari sebelum Pilpres hitungan di atas kertas Prabowo-Hatta yang didukung parpol mayoritas akan memenangkan pertarungan. Namun matematika politik telah kehilangan daya aksiomatiknya. Meski didukung parpol minoritas, faktor “dukungan independensi (figur ketokohan Jokowi) plus gerak gesit masyarakat (relawan) telah menjungkirbalikkan semua prediksi, termasuk hasil survei.
