Negara-negara Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Australia pada dewasa ini baru mulai belajar dan mencari metode mengelola pluralitas, sementara Indonesia telah memulainya puluhan, bahkan ratusan tahun bila dihitung sejak berdirinya Boedi Oetomo, diikuti Sumpah Pemuda 1928 sebagai embrio konsolidasi semangat persatuan dalam kerangka mempersiapkan negara merdeka. Sementara negara lain masih canggung dan serbasalah menghadapi “gelombang fenomena pluralitas” yang melanda negaranya akibat kemudahan mobilitas manusia di abad super modern ini, rakyat Indonesia secara banal telah menafasi kondisi plural.
Kita lahir, hidup dan menafasinya semenjak lahir hingga meninggal. Pluralitas adalah udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, lagu yang kita nyanyikan, tarian yang kita tarikan, teman yang kita sahabati, pasangan yang kita kencani, dan sebagainya. Karena itu, merusak kemajemukan berarti merusak keseharian dan merusak hidup kita. Itulah yang ingin ditegaskan Presiden. Itulah sebabnya rakyat dan semua komponen bangsa diingatkan untuk aktif menjaga dan merawatnya secara bersama-sama dalam semangat persatuan dan persaudaraan.
Ketiga; Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang di atasnya bangunan NKRI didirikan. Pancasila merupakan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa, titik integratif dan keseimbangan dari berbagai unsur kemajemukan dan keunikan individual manusia Indonesia. Karena itu, Pancasila adalah NKRI, dan NKRI sudah harga mati. Semua dinamika sosial dan politik, entah muncul dari mana pun, sangat dimungkinkan berkreasi, berekspersi dan bahkan berekspersimen dengan filsafat dan dogma agamanya.
Namun, semua itu hanya boleh dan dimungkinkan dalam kerangka gerak dinamis ideologi Pancasila. Tugas utama Presiden, dengan semua perangkat negara yang ada, adalah menegakkan Pancasila sebagai dasar bersama kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dengan seluruh kekuatan akan mengamankannya dari berbagai rongrongan dan ancaman terhadapnya. Negara tidak akan takluk, apalagi takut pada tekanan macam apa pun, baik dari dalam mapun luar, yang hendak mengancam kehidupan bersama dibawah naungan Pancasila.
Keempat; Kepolisian dan Tentara merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, juga keutuhan bangsa, termasuk menjaga negara dari berbagai potensi ancaman dan serangan dari luar. Serangan dari luar itu bisa bersifat laten maupun manifes, fisik maupun non fisik berupa ideologis. Pesan politik Jokowi adalah bahwa kedua alat negara ini berada langsung dibawah komando Presiden sebagai Panglima Tertinggi, dan sewaktu-waktu bisa digunakan sesuai kebutuhan. Frase “sewaktu-waktu bisa digunakan” tidak perlu diinterpretasi secara melebar dan bias, seolah-olah ada nuansa ancaman di dalamnya. Apalagi dikaitkan dengan kondisi aktual bangsa saat ini. Frase itu menggambarkan ketegasan dan keseriusan menjaga dan menjamin keamanan, ketenteraman, dan kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Sebagai alat negara yang bertugas untuk itu, akan selalu siap menghadapi kekuatan perusak, aksi teror maupun kekuatan anarkis yang mengganggu dan mengancam kehidupan bernegara.
Apa arti dari empat pesan politik Presiden Jokowi di atas? Terkait pilkada 2017 yang sedang dalam tahapan kamapanye saat ini, semua pasangan calon (paslon) boleh bebas berkompetisi. Namun, kompetisi dan rivalitas tidak boleh mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa, atau untuk kepentingan kuasa semata, melainkan untuk menawarkan strategi, metode dan program terbaik demi membangun NKRI dari daerah masing-masing.
Masyarakat juga perlu berpartisipasi mengawal penegakkan hukum, namun tidak boleh memaksakan kehendak dengan cara-cara liar dan anarki. Mengawal, dalam pengertian ikut mengingatkan, mendorong, dan menyemangati aparat untuk selalu bekerja profesional. Sebagaimana Presiden yang tidak mengintervensi masalah hukum (misalnya dalam kasus Ahok), pihak mana pun dari unsur masyarakat tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Sebagai alat negara, aparat hukum harus diberi kepercayaan atas hasil kerja profesionalnya.
Semua komponen bangsa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama, media, juga anggota masyarakat hendaknya saling mengingatkan, menyemangati dan saling mendorong untuk berperan aktif mendinginkan suasana. Hindari tindakan saling mencaci, mengadu domba, saling curiga, provokasi dan bentuk tindakan negatif lainnya yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, ciptakan suasana persahabatan yang akrab, saling menghormati, bahu membahu atau bergotong royong menciptakan suasana damai.
Presiden, Polri dan TNI menjamin tegaknya NKRI dan aman dari berbagai upaya yang hendak mengancam eksistensinya. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan landasan filosofis, sumber hukum dan acuan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Meruke, Miangas sampai ke Rote. Tidak boleh ada kekuatan apa pun yang melecehkan, atau mengganggunya. Sebagai Panglima Tertinggi, bersama TNI dan Polri, Presiden siap menghadapi semua potensi ancaman itu, baik nyata maupun potensil (manifest).
Semoga dengan pesan politik Presiden yang jelas, terang, dan tegas itu persatuan dan kesatuan makin diperkuat, persaudaraan dan solidaritas sosial makin dipererat, keamanan dan ketenteraman makin terjamin, sehingga semua energi komunitas, kelompok maupun individu dapat diarahkan untuk membangun dan memajukan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
Juga, semoga sikap tegas Presiden Jokowi, dengan didukung soliditas rakyat Indonesia dan alat-alat negara yang makin terkonsolidasi, arak-arakan awan hitam dan badai politik yang sedang membayang seakan hendak mengancam keutuhan NKRI dapat dihalau dari bumi pertiwi tercinta ini. Damailah Indonesia, Majulah negeri ku!
