peran pajak dalam pembangunan ekonomi di indonesia

Di sektor kesehatan, alokasi pajak juga digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memberikan akses kesehatan gratis bagi warga yang tidak mampu, didanai sebagian besar oleh pajak. Selain itu, dana untuk penanganan penyakit menular, vaksinasi, dan peningkatan kualitas rumah sakit juga berasal dari kontribusi pajak.

Tantangan dalam Pemungutan Pajak di Indonesia

Meskipun pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam sistem perpajakan. Salah satu tantangan terbesar adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2023 menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih berada di angka sekitar 11%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang memiliki rasio pajak lebih dari 15%.

Selain itu, basis pajak yang sempit juga menjadi masalah. Banyak sektor ekonomi yang belum sepenuhnya terdaftar dalam sistem perpajakan formal, sehingga pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak yang signifikan. Sektor informal, yang sangat besar di Indonesia, sering kali tidak tercakup dalam sistem pajak, padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi pada ekonomi lokal.

Untuk itu, reformasi perpajakan sangat diperlukan, terutama dalam meningkatkan digitalisasi sistem perpajakan. Pemerintah telah mulai mengimplementasikan sistem e-filing dan e-billing yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak.

Solusi untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Untuk mengoptimalkan peran pajak dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus terus melakukan reformasi dalam sistem perpajakan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Perluasan Basis Pajak: Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh sektor ekonomi, termasuk sektor informal, dapat terdaftar dan mematuhi kewajiban pajaknya.
2. Peningkatan Kepatuhan Pajak: Melalui penyuluhan, pendidikan pajak, dan pemanfaatan teknologi, pemerintah dapat mendorong lebih banyak orang untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.
3. Reformasi Sektor Perpajakan: Penguatan lembaga perpajakan dan penerapan kebijakan yang lebih transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak.