Ada apa dengan kedelai? Kok sampai jadi masalah publik? tentu, selain padi dan jagung, kedelai merupakan komoditas pangan yang utama. Ketika komoditas ini bersentuhan dengan budaya masyarakat yang hobi dengan produk olahannya seperti tempe, tahu, oncom, kecap, tauco dan lainnya sementara tidak dibarengi dengan budaya gemar menanam kedelai, jelas ini bisa menjadi masalah publik level moderately structured problems alias masalah agak sederhana(level ke 2 dari 3 level masalah publik).
Secara sederhana, saya jelaskan ada 3 level masalah publik sesuai dengan isu kerumitannya, yakni pertama, well-structured problems atau masalah yang sederhana dimana keputusannya melibatkan satu atau beberapa lembaga, alternatif kebijakannya terbatas, hasilnya pasti dan probabilitasnya dapat dihitung. Kedua, moderately structured problems (masalah agak sederhana) dimana keputusannya melibatkan satu atau beberapa lembaga, alternatif kebijakan yang ditawarkan terbatas, hasilnya tidak pasti dan peluang keberhasilannya tidak dapat dihitung. Ketiga, Ill-structured problems (masalah rumit). Dimana pengambil kebijakannya banyak, alternatif kebijakan yang dirancang juga tak terbatas dan berpeluang konflik, hasilnya tak diketahui dan tentu saja probabilitasnya tak dapat dihitung.
Kenapa saya katakan masalah kedelai ada di level 2 karena alternatif kebijakannya menurut saya ada 2 pilihan, status quo untuk tetap impor dengan tidak ada kontrol stabilisasi harga atau swasembada kedelai dengan meningkatkan usaha tani kedelai. Status quo tidak akan efektif mengingat centang perenang masalahnya saat ini, tentu kita tak ingin kebijakan yang tambal sulam sementara lidah sudah rindu dengan tahu tempe. Sehingga, swasembada kedelai adalah langkah jangka panjang untuk masalah ini dan menjadi roadmap kebijakan ketahanan pangan.
Ketika bicara jangka panjang, mau tak mau kita harus swasembada, pengadaan bahan itu yang terpenting. karena kebutuhan terhadap hasil olahan seperti tempe, tahu, tauco, kecap dan bahan baku pakan ternak terus meningkat dari tahun ke tahun. laju permintaan kedelai yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksi dalam negeri sehingga menyebabkan defisit meningkat sebesar 8,74 % pertahun.
Di sisi lain, sekitar 83,7%dari total impor kedelai dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan industri tempe, tahu dan sejenisnya serta sisanya berupa bungkil kedelai dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak. Konsumsi kedelai perkapita pertahun meningkat sekitar 160 % dalam periode waktu 10 tahun.
Tingginya permintaan kedelai dalam negeri menyebabkan impor kedelai tetap berlangsung dalam jumlah yang besar, bukan saja disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk dan penurunan luas areal tanam, tetapi juga akibat meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya industri makanan dan pakan yang menggunakan bahan baku kedelai terutama untuk industri peternak ayam ras. Rendahnya kemampuan domestik dalam penyediaan kedelai bila dibandingkan dengan permintaan memerlukan upaya untuk memperbaiki kesenjangan.
Lalu, bagaimana operasionalisasi pilihan ini? upaya tersebut bila ditempuh dengan kebijakan intensifikasi di sentra produksi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang bertumpu pada potensi sumber daya.
Strategi yang berpijak pada keunggulan sumberdaya seperti pemanfaatan lahan dan tenaga kerja, modal dan lainnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi usaha tani guna mengurangi impor yang pada gilirannya dapat menciptakan keunggulan daya saing. Hal ini bisa terwujud apabila kebijakan yang sedang berlangsung dan yang akan datang mampu memberikan dukungan demi tumbuh dan berkembangnya usaha tani kedelai. Mengingat bahwa usaha tani yang rasional bukannya mengejar target produksi maksimal, namun lebih mementingkan keuntungan maksimal atau biaya minimal pada tingkat produksi tertentu.
Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas kedelai dari setiap lahan, petani dihadapkan pada suatu masalah penggunaan modal dan teknologi yang tepat. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, alangkah lebih baiknya dari tingkat petani, pemerintah mengombinasi penggunaan modal seperti benih, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja yang tepat sebagai dasar untuk menumbuhkan usaha tani kedelai.
Bicara mengenai benih, rendahnya pemakaian benih kedelai yang spesifik lokasi maka produktivitas kedelai rata-rata nasional baru mencapai 1,7ton/ha. Padahal di Amerika dengan menggunakan benih kedelai varietas unggul, produktivitas kedelai rata-rata mencapai 4 ton/tahun.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani, penekanan kita tidak cukup hanya terhadap faktor teknis agronomi tetapi juga faktor ekonomi. Keberhasilan usaha tani dalam arti tingginya produksi fisik persatuan luas usaha tani tidaklah menjamin dapat memberikan pendapatan yang tinggi pula. Faktor harga dan biaya yang diterima petani sangat berperan dalam menentukan tingkat pendapatan dari usaha tani tersebut. sedangkan tingkat harga sangat dipengaruhi oleh sistem pemasaran yang ada dari mata dagang yang dipasarkan.
Jika para petani mengetahui secara pasti tingkat harga masing-masing input dan output pada pasar yang kompetitif dan mereka bertujuan memaksimumkan keuntungan maka secara teoritis mereka akan memproduksi setiap komoditas pada tingkat output yang optimum. Tingkat output yang optimum tercapai pada saat nilai produk marginal sama dengan harga input. Pada tingakatan itu dapat dikatakan bahwa petani menggunakan sumberdaya secara efisien. Jika petani rasional dan menghadapi harga-harga input dan output yang relatif sama maka para petani yang berada pada satu hamparan lahan dengan keadaan agroekologi yang sama cenderung akan memproduksi komoditas yang sama pada musim bersangkutan. Kenyataannya, hal itu tidak selalu terjadi demikian.
Sampailah pada masukan untuk kebijakan swasembada kedelai, sebaiknya, pertama peningkatan efisiensi usahatani dapat dicapai melalui kebijakan yang lebih terfokus pada ukuran lahan usahatani, penggunaan varietas benih kedelai, penggunaan pupuk, dan produktivitas tenaga kerja. Kedua, pengunaan benih kedelai baik benih lokal maupun benih unggul sesuai dengan anjuran ahli-ahli pertanian seperti (25-30kg/ha). Ketiga, penggunaan pupuk organik dan pupuk KCl dibawah dosis yang direkomendasikan. Keempat, perlunya komitmen dan komunikasi politik antar pengambil keputusan.
Demikian semoga mencerahkan.
Selvi Diana Meilinda
Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
*Publikasi pertama analisis ini, di Kompasiana.