Pentingkah Forum Antar Kementerian?

Ada berita menarik siang ini (28/9) yang saya baca di beberapa media, terkait gagasan kemenkumham membentuk forum antar kementerian yang berguna untuk menyamakan visi kebijakan luar negeri bagi pemerintah Indonesia. Forum tersebut diharapkan nantinya dapat menciptakan sinergi bersama antar kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopulhukkam). Pembentukan forum ini dianggap penting karena saat ini, setiap kementerian di Indonesia berjalan sendiri mengeluarkan kebijakan luar negeri sehingga berpotensi terjadi "tumpang tindih" kebijakan. Sehingga, dengan forum ini pemerintah bisa lebih maksimal menyelesaikan kasus atau kebijakan di tingkat internasional.

Tentu saja ini berita menarik, mengingat menggodok kebijakan luar negeri sangatlah rumit. ada beberapa catatan penting dari saya Pertama, tumpang tindih kebijakan tidak hanya terjadi pada kebijakan luar negeri saja, kebijakan dalam negeri acapkali mengalami benturan bahkan konflik antar kementerian. Sebut saja perseteruan pada agustus 2011 yang lalu antara Menteri Kelautan dan perikanan dengan Menteri perdagangan terkait impor garam. Fadel selaku menteri Kelautan dan Perikanan tidak menghendaki adanya garam impor, sementara Kemendag, Mari Elka latah mengimpor garam. Walaupun kasus ini terjadi dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian bukan Kemenkopolhukkam, maka dianggap perlu adanya forum antar kementerian agar tidak terjadi hal serupa.

Kedua, mengapa forum antar kementerian ini dibawah koordinasi Kemenkopolhukkam? mengapa kementerian yang dilingkupi oleh Kemenpolhukkam saja? padahal kebijakan luar negeri juga terjalinkelindan dengan Kementerian yang dilingkupi oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Kesra.

Seperti yang kita ketahui, kementerian dan lembaga yang dilingkupi oleh Kemenkopolhukkam meliputi kementerian dalam negeri, hukum dan HAM, kemlu, pertahanan, kominfo, PAN & RB, Kejagung, Mabes TNI, Polri, Lembaga sandi negara, BIN dan Bakorkamla. Melihat komposisi itu, dan sementara yang seringkali berbeda langkah adalah kebijakan-kebijakan luar negeri adalah yang terkait dengan Menko bidang perekonomian, seperti kemenkeu, ESDM, perindustrian, perdagangan, pertanian, kehutanan, perhubungan, kelautan perikanan, tenaga kerja dan transmigrasi, pekerjaan umum, riset dan teknologi, koperasi dan UMKM, PDT, perencanaan pembangunan nasional, BUMN, BPN, BKPM dan BNPPT.

Ketiga, mengingat bentuk kebijakan luar negeri biasanya merupakan bentuk akomodasi dan kompromi dari pihak-pihak yang berkepentingan oleh karenanya sebelum ia menjadi kebijakan resmi Negara maka proses formulasi kebijakan seringkali lama dan panjang sekalipun kepentingan nasional telah disepakati, maka apakah nantinya forum ini menjadi semacam political leader antar kementerian tersebut untuk meyakinkan para elit politik (baca: Presiden, Kemlu, Militer, dan Bappenas)? Jika jawabannya adalah Iya, maka jenjang lahirnya sebuah kebijakan luar negeri akan dipangkas melalui forum ini. Dan  itu adalah kabar baik.

Kita lihat saja perkembangan selanjutnya, yang jelas ini menarik.

Yogyakarta, #ditengah galau riset 2012.