Australia, sebagaimana negara-negara maju lainnya memiliki pull factor yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara. Australia juga sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya. Illegal migration merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin.
Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan boat people atau manusia perahu. Terminologi boat people sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau asylum seeker yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada diluar teritori negara tersebut.
Dalam menangani arus kedatangan imigran ilegal, Australia telah menjalin kerja sama yang cukup erat dengan sejumlah negara transit imigran ilegal seperti Indonesia, Malaysia dan beberapa negara pasifik. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan diharapkan juga berujuan untuk memberikan efek deterrence kepada pencari suaka agar mengurungkan niatnya untuk menuju Australia. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Australia terkait permasalahan Irregular Maritime Arrivals antara lain The Pacific Solution, Mandatory Detention, pemberlakuan Bridging Visa, pengembalian pencari suaka ke negara asal, serta Malaysia Solution.
Pada masa pemerintahan perdana menteri John Howard, Australia menerapkan kebijakan Pasifik Solution, Operasi Relex, Pengolahan lepas pantai, dan pemberian visa proteksi sementara bagi pengungsi. Pemerintahan perdana menteri Kevin Rudd sepenuhnya memberdayakan keberadaan pusat penahanan imigrasi di Pulau Christmas dan memberikan visa permanen.
Pada pemerintahan perdana menteri Julia Gillard pemerintah mengumumkan bahwa pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru akan dibuka kembali, pemprosesan imigrasi untuk visa perlindungan akan tertunda untuk jangka waktu sekitar 4-5 tahun. Kemudian, kebijakan yang diterapkan oleh perdana menteri Tony Abbott adalah merupakan suatu upaya pemerintah Australia dalam melindungi kepentingan nasionalnya.
Perdana menteri Tony Abbott menerapkan kebijakan yang pragmatis dengan menempatkan pengolahan lepas pantai dibawah kepemimpinannya dengan kebijakan "Operasi Sovereign Borders" (OSB) atau "Operasi Kedaulatan Perbatasan". Kebijakan ini sebagai strategi pencegahan pencari suaka dalam menghadapi berbagai potensi masuknya para pencari suaka ke negaranya. Tujuannya adalah untuk melemahkan penyelundupan manusia kepada pencari suaka yang mencoba melakukan perjalanan ke Australia.
Pada awalnya pemerintah Australia membuka pintu seluasluanya bagi para imigran dengah harapan akan memberikan efek positif yaitu menjadi kekuatan untuk membangun Australia. Namun, dalam perkembangannya, bukan hanya para imigran resmi dengan berbagai kelengkapan dokumen yang menjadikan Australia sebagai tempat tujuan, imigran yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah maupun memiliki kelengkapan dokumen tetapi palsu marak datang ke Australia dengan alasan mencari suaka. Kebanyakan dari imigran yang masuk malah membawa masalah baru bagi Australia. Keterbatasan berbahasa, perbedaan kultur, kemampuan ala kadarnya dari para imigran hanya mempersulit keadaan di Australia.
Pemerintah Australia menganggap bahwa permasalahan imigran ilegal tersebut sebagai isu yang telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat nyata. Australia merasa terancam keamanannya oleh para pendatang imigran ilegal dan pencari suaka tersebut.
Dengan jumlah kedatangan imigran ilegal yang terus meningkat tidak menutup kemungkinan mereka disusupi oleh kegiatan dari kejahatan transnasional seperti people smuggling, dan human trafficking atau kegiatan kriminal lainnya. Untuk mencegah terjadinya hal negatif yang mengancam kedaulatan negara tersebut, maka penanganan imigran ilegal ini harus dilakukan dengan komprehensif melalui pengamanan disetiap perbatasan wilayah negara Australia.
Reference
A Ardianti. 2015. KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM MENANGANI IMIGRAN ILEGAL DIBAWAH KEPEMIMPINAN PERDANA MENTERI TONY ABBOTT TAHUN 2013. JOM FISIP Volume 2 No. 2.
