Mengatasi Hambatan Sosial dan Budaya
Meskipun ada banyak peluang, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi penuh dalam transisi energi. Hambatan ini termasuk norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan teknis, serta keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya.
Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kebijakan yang inklusif dan program yang dirancang khusus untuk memberdayakan perempuan. Peran berbagai pihak diperlukan agar hambatan ini bisa diatasi.
Peran Kebijakan dan Pemerintah
Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam transisi energi. Kebijakan yang proaktif dapat mencakup insentif untuk proyek energi terbarukan yang melibatkan Perempuan.
Selain itu program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Selain itu, pemerintah juga dapat mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait energi pada tingkat lokal dan nasional.
Inovasi dan Teknologi
Perempuan juga dapat berkontribusi dalam inovasi teknologi di bidang energi terbarukan. Banyak inovasi yang relevan dengan kebutuhan spesifik perempuan dan komunitas mereka. Misalnya, pengembangan teknologi energi yang ramah lingkungan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti kompor surya atau sistem penyimpanan energi yang mudah diakses, dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mencapai Net Zero Emission tahun 2060, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan energi harus ditingkatkan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif perempuan diakomodasi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kebijakan dan proyek energi. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang melibatkan perempuan cenderung lebih inklusif dan memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas.
