[caption caption="UKM Master gandeng KPU Purbalingga_mengajak komunitas Disabilitas tidak GOL PUT_KP"][/caption]
Stigma negatif masih melekat sampai saat ini bagi mereka (penyandang) disabilitas, bahkan boleh dibilang menjadi beban negara, pemerintah kabupaten ataupun beban keluarganya sendiri dan parahnya lagi para penyandang disabilitas ini lebih sering dikucilkan dan menjadi kaum minoritas yang tak pernah bahkan sesekali untuk ditengok pun enggan.
Lagian siapa juga yang mau terlahir di dunia dengan status penyandang disabilitas? Tentu semua berharap sampai kapapun keturunannya normal dan layak seperti anak pada umumnya.
Perkembangan kaum disabilitas memang selalu fluktuatif ada yang jelas terjaring rapi dan mendapatkan haknya ketika mereka pada usia sekolah. Mereka tercover oleh pendidikan layanan khusus melalui SLB (sekolah luar biasa) dengan berbagai jenis berkebutuhan anak tersebut.
Coba kalau kita lihat secara general dari sekian puluh tahun yang lalu pasti juga banyak, terbukti di kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah juga ada perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Purbalingga. Sudahkah mereka terlayani haknya? Tentu bicara hak suara atau pun hak untuk hidup layak di tanah kelahirannya, hak untuk memilih siapa pemimpin di kotanya.
Upaya-upaya untuk mengadvokasi kebutuhan penyandang disabilitas sebenarnya telah diupayakan negara, salah satunya dengan pembuatan RUU disabilitas. “Sesuai RUU pada sektor pendidikan, SLB akan menjadi salah satu bentuk pelayanan negara untuk warganya.
Persoalannya kemudian, dalam kurun waktu tertentu kaum minoritas sebagai penyandang disabilitas ini kadang menjadi sasaran empuk untuk berbagai kepentingan, dengan kurang memperhatikan cara yang lebih ramah untuk memberikan pembelajaran politik ataupun kepemimpinan kepada mereka, dan tentunya karena mereka penyandang yang sangat varian, seharusnya pemerintah juga harus sigap dan siap dengan berbagai cara bagaimana mereka juga ikut andil dalam memberikan hak suara memilik calon bupati dan wakil bupati serentak 9 Desember nanti.
Bagian dari ikut andil mensosialisasikan pilkada serentak, sebuah organisasi musik (Master) di perguruan tinggi purwokerto (IAIN) Purwokerto menghelat kegiatan bakti sosial bagi para komunitas penyandang disabilitas di purbalingga khususnya bagi para anggota PPDI (persatuan penyandang disabilitas Indonesia) Kabupaten Purbalingga dengan menggandeng KPU Purbalingga sebagai ajang sosialisasi pemilu serentak nanti.
Acara yang di gelar minggu, 22 November 2015 (yang lalu) ini cukup berdampak positif, dan yang paling penting upaya terus meminimalisir bahwa mereka bukanlah stigma negatif yang menjadi beban hidup negara, tapi mereka komunitas marginal yang harus terus bisa diajak bersinergi, berbagi, peduli untuk saling berupaya berjuang untuk hidup yang lebih baik.
Dengan ragam keterbatasan fisik yang mereka alami, tentunya KPU dengan pasukannya mencoba menerangkan proses bagaimanana nanti cara memilah dan memilih calon bupati mereka, dan sampai akhirnya mereka berangguk-angguk seolah-olah paham betul, semoga.
[caption caption="Team KPU Purbalingga memberikan penjelasan cara pemilihan bupati serentak 9 desember nanti_KP"]
