Oktober hingga Desember tahun ini adalah masa suram bagi para penderes nira di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara. Getah nira seolah malas menetes, manggar kelapa mengering. “Sore sampai malam hujan lebat, nira menetes sedikit pada pagi hari,” kata Mukhtiono, 44 tahun, kepada Tempo, 5 Desember lalu. Warga Dusun Beji, Desa Gumelem Kulon, ini adalah perajin gula kelapa sejak 25 tahun lalu. Setiap hari, dia rutin memanjat 20 pohon warisan ayahnya.
“Hasilnya, 2,5 kilogram gula kelapa setiap hari. Saya jual ke tengkulak Rp 11 ribu per kilogram. Kalau di pasar, bisa Rp 14 ribu per kilogram,” kata dia. Anaknya tiga, sekolah di SMK, SMP, dan SD.
“Saya rutin ke Jakarta jadi kuli bangunan kalau musim kemarau. Biasanya dua bulan di sana,” kata dia.
Nasib penderes menjadi perhatian peserta Sekolah Perempuan di Desa Gumelem Kulon. Sejak Oktober lalu, mereka mendata warga miskin di desa tersebut. Sekolah itu melibatkan 20 peserta yang diinisiasi LSM Infest Yogyakarta sejak Februari lalu. Tursiyem, salah satu peserta, mengatakan penderes dan kelapa merupakan aset sekaligus masalah. Hasil survei peserta Sekolah Perempuan mencatat, sekitar 2.800 penderes di desanya memanfaatkan nira dari 60.077 pohon kelapa.
“Sebanyak 70 persen Gumelem Kulon perbukitan,” katanya. Migrasi menjadi kuli di Jakarta menjadi alternatif yang dipilih.
Hasil diskusi mereka menyimpulkan kemiskinan para penderes berpangkal pada sistem penjulan yang tidak adil. Mayoritas penderes menjual gula kelapa ke tengkulak karena sulit mengakses pasar. Semakin tinggi rumah penderes di perbukitan, harga gula semakin murah. Peserta lain, Lilis Yu- niarti, mencatat hanya ada lima tengkulak di Desa Gumelem Kulon yang rutin menjual gula kelapa ke berbagai kota di Jawa Tengah. Lilis mengamati tengkulak sengaja membuat para penderes ketergantungan dengan memberikan pinjaman uang tanpa agunan.
“Bisa pinjaman untuk pesta pernikahan, beli tanah, beli sepeda motor, dan lainnya,” kata dia. Karena itu, ada usul membentuk badan usaha milik desa. Lurah Gumelem Kulon, Arif Machbub, setuju dengan usul itu. Tapi perbaikan kerusakan jalan, jembatan, sarana pipa air, dan penahan tebing dari tanah longsor di desanya masih menyerap banyak biaya.
Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun depan, yang diperkirakan Rp 1,3 miliar, masih menempatkan perbaikan sarana umum sebagai prioritas. Arif berharap para penderes segera menikmati kemudahan mengakses jalan menuju pasar. Apalagi survei peserta Sekolah Perempuan menyatakan penduduk miskin di perbukitan Gumelem Kulon lebih berharap ada perbaikan jalan ketimbang bantuan tunai.
“Semua jalan dan jembatan di perbukitan harus segera diperbaiki. Kalau masih ada anggaran, kami ingin beli mobil angkutan desa,” kata dia.
Koran Tempo, Kamis 17 Desember 2015, hal 24
Bisa dibaca juga di http://sekolahdesa.or.id/bila-perempuan-belajar-melawan-kemiskinan/
